Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang sejumlah negara untuk berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk mengawasi pemerintahan pasca perang di Jalur Gaza, Palestina.
Trump telah mengirim surat ke lebih dari 60 negara untuk ikut terlibat memantau kinerja Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG) yang resmi dibentuk pekan lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dewan Perdamaian bertugas mendukung administrasi, rekonstruksi, hingga pemulihan ekonomi Gaza sesuai 20 poin rencana perdamaian Trump. Dewan Perdamaian diketuai oleh Trump, dengan eks Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair jadi salah satu anggotanya.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner, juga menjadi anggota badan pengawas tersebut.
Anggota lain termasuk Marc Rowan, CEO Apollo Global Management; Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga; dan wakil penasihat keamanan nasional AS Robert Gabriel.
Dalam surat undangan, Trump mengatakan Dewan Perdamaian bakal diperluas tugasnya melebihi urusan soal Gaza. Ia menyebut badan ini akan berfungsi mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.
"Badan ini akan melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan perdamaian sesuai dengan hukum internasional," demikian isi surat tersebut.
Masih berdasarkan surat yang sama, negara-negara yang setuju gabung nantinya bakal dibatasi keanggotaannya selama maksimal tiga tahun, kecuali jika bayar US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk operasional badan. Mereka bisa menjadi anggota tetap jika berkenan bayar nominal tersebut.
Beberapa negara telah menyatakan setuju untuk gabung, seperti Uni Emirat Arab (UEA), Kanada, hingga Israel. Beberapa lainnya menolak berpartisipasi.
Berlanjut ke halaman berikutnya >>>
Negara yang setuju gabung Board of Peace
UEA
Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan telah menerima undangan dari AS untuk terlibat dalam Dewan Perdamaian. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) UEA pada Selasa (20/1) menyatakan keputusan ini sejalan dengan komitmen UEA mengimplementasi penuh 20 poin rencana perdamaian Trump untuk Gaza.
Arab Saudi
Arab Saudi juga menerima undangan dari Trump perihal bergabung dengan Board of Peace besutan Trump.
Dalam pernyataan bersama yang diunggah Kementerian Luar Negeri RI di kicauannya di X pada Kamis (22/1), Arab Saudi turut setuju bergabung dengan dewan tersebut bersama Indonesia.
Yordania
Sebagai salah satu negara yang terkait erat dalam konflik di Palestina selama ini, Yordania juga turut diundang Trump bergabung Dewan Perdamaian.
Pakistan
Kemlu Pakistan menyatakan Perdana Menteri Shehbaz Sharif telah menerima undangan Trump dan dalam pernyataan bersama yang diuanggah Kemlu RI, Pakistan turut setuju bergabung dengan Board of Peace.
"Pakistan tetap terlibat dalam upaya internasional untuk perdamaian dan keamanan di Gaza, yang mengarah pada solusi permanen untuk masalah Palestina sesuai dengan resolusi PBB," demikian pernyataan Kemlu Pakistan.
Turki
Kemlu Turki mengaku menerima undangan dari Trump untuk ikut Dewan Perdamaian. Kemlu menyatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan segera memutuskan soal itu.
Mesir
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty membenarkan telah menerima undangan dari Trump. Kendati begitu, Kairo masih meninjau undangan tersebut.
Bahrain
Kemlu Bahrain juga mengumumkan bahwa Raja Hamad bin Isa Al Khalifa telah menerima undangan Trump untuk gabung Dewan Perdamaian. Sama seperti UEA, Kemlu Bahrain menyebut langkah ini dilakukan demi menjalankan rencana damai Trump.
Maroko
Kemlu Maroko juga menyatakan pemerintah telah menerima undangan dan akan meratifikasi piagam pendirian Dewan Perdamaian.
Israel
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu (21/1) menyatakan menerima undangan tersebut dan akan bergabung dalam Dewan Perdamaian.
Indonesia
Indonesia menyatakan turut bergabung dengan Board of Peace setelah mendapat undangan dari Presiden Trump.
Melalui kicauan di X, Kementerian Luar Negeri RI menuturkan "Para Menteri Luar Negeri Republik Türkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian."
"Para Menteri menyampaikan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur lain yang relevan di masing-masing negara," bunyi kicauan Kemlu RI pada Kamis (22/1).
Belarus
Presiden Belarus Alexander Lukashenko telah meneken kesepakatan untuk gabung dengan Dewan Perdamaian. Dalam unggahan Telegram kantor kepresidenan, tampak Lukashenko menandatangani dokumen. Ia juga menyatakan harapan untuk bisa berkontribusi terhadap perdamaian di Ukraina.
Kanada
Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengaku telah setuju ikut Dewan Perdamaian. Meski begitu, ia masih pikir-pikir untuk bayar US$1 miliar demi status anggota tetap.
Hungaria
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán menyatakan telah menerima undangan dan setuju bergabung dalam Dewan Perdamaian.
Argentina
Presiden Argentina Javier Milei mengatakan sebuah kehormatan untuk bisa bergabung dalam Dewan Perdamaian sebagai anggota pendiri.
"Argentina akan selalu berdiri bersama negara-negara yang memerangi terorisme, memperjuangkan kehidupan dan properti, dan mendorong perdamaian dan kebebasan," kata Milei.
Kazakhstan
Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev disebut telah setuju untuk gabung dalam "asosiasi baru ini".
Uzbekistan
Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev juga telah menerima undangan dan setuju gabung ke Dewan Perdamaian.
Negara yang menolak gabung Board of Peace
Prancis
Presiden Prancis Emmanuel Macron dilaporkan menolak tawaran Trump untuk ikut dalam Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan Dewan Perdamaian dipimpin oleh sosok dengan "kekuasaan yang luas" yang bisa menyetujui partisipasi anggota, memilih penggantinya sendiri, serta memveto keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota.
"Ini sangat-sangat jauh dari Piagam PBB," katanya pada Senin (19/1).
Norwegia
Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik menegaskan negaranya tak akan ambil bagian dalam dewan pengawas Gaza pasca perang.
Swedia
Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson juga mengatakan telah menerima undangan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Namun, sejauh ini ia belum mau gabung dengan badan tersebut.
Negara yang diundang tapi belum respons
China
Pada Selasa, juru bicara Kemlu China Guo Jiakun mengonfirmasi menerima undangan dari Trump untuk ikut Dewan Perdamaian. Namun, ia tak merinci apakah Beijing menerima atau menolak undangan tersebut.
Rusia
Rusia juga telah mengonfirmasi diundang oleh Trump untuk ikut badan ini. Namun, Kremlin masih meninjau undangan tersebut.
Ukraina
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi telah diundang untuk ikut Dewan Perdamaian. Kendati demikian, Zelensky mengaku masih menimbang lantaran Rusia juga diundang ke dalam badan tersebut.
"Masih sangat sulit bagi saya membayangkan kami berada dalam dewan yang sama," kata Zelensky.
India
India juga termasuk di antara negara yang telah diundang namun belum memberikan jawaban pasti.
