Siapa Saif Al Islam Khadafi, Orang Paling 'Ditakuti' No. 2 di Libya?
Anak mantan pemimpin Libya Muammar Khadafi, Saif Al Islam Khadafi, tewas diduga ditembak geng bersenjata di kediamannya di Kota Zintan.
Pengacara Saif, Khaled Al Zaidi, dan penasihatnya Abdullah Osman mengonfirmasi kematian anak Gaddafi ini, pada Selasa (3/2).
Media Libya melaporkan pembunuhan itu terjadi di kediaman Saif dan dilakukan empat orang tak dikenal.
Sebelum tewas, pria 53 tahun ini pernah menjadi tokoh penting di Libya dan mencitrakan diri sebagai reformis. Berikut profil Saif Al Islam Khadafi.
Dari aktivis ke penjahat perang
Saif lahir pada Juni 1972 di Tripoli dan merupakan putra kedua Khadafi.
Ia menempuh pendidikan tinggi di London School of Economics (LSE) dan fasih berbahasa Inggris. Saif juga mempromosikan diri sebagai reformis, menyerukan pembentukan konstitusi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Saif berusaha menampilkan wajah progresif Libya saat negara itu dipimpin ayahnya atau setelah dikudeta. Khadafi dilengserkan pasukan oposisi yang dibantu NATO pada 2011.
Selama tahun 2000-an, Saif berusaha memperbaiki hubungan Libya dengan negara-negara Barat.
Meski tidak memiliki jabatan resmi di pemerintahan, Saif Al Islam berpengaruh dalam pembentukan kebijakan dan memimpin berbagai negosiasi tingkat tinggi, termasuk yang membuat ayahnya menghentikan program senjata nuklir Libya.
Kesepakatan-kesepakatan itu berujung pada pencabutan sanksi internasional terhadap negara Afrika Utara tersebut, dan membuat sebagian pihak memandang Saif Al Islam sebagai sosok reformis serta wajah yang dapat diterima dari Libya yang tengah berubah.
Ia selalu membantah keinginan untuk mewarisi kekuasaan dari ayahnya, dengan mengatakan bahwa tampuk kekuasaan "bukan ladang yang bisa diwariskan".
Dia bahkan pernah memimpin pembicaraan soal Libya yang meninggalkan senjata pemusnah massal serta menegosiasikan kompensasi bagi keluarga korban yang tewas dalam pemboman Pan Am Flight 103 di Lockerbie, Skotlandia, pada 1988.
Namun, saat pemberontakan di Libya pecah pada 2011, Saif memilih keluarga dan klannya. Ketika itu, dia menjadi arsitek penindakan brutal ke pembangkang yang dicap tikus.
"Kami berjuang di sini di Libya, kami mati di sini," kata dia pada 2011 lalu, dikutip Al Jazeera.
Saif juga sempat mewanti-wanti perebutan kekuasaan di Libya akan terus terjadi dan butuh waktu lama untuk membangun kembali negara itu.
"Seluruh Libya akan hancur," kata dia.
Saif kemudian berujar, "Kita akan membutuhkan 40 tahun untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana mengelola negara ini, karena saat ini, semua orang ingin menjadi presiden, atau emir, dan semua orang ingin memimpin negara ini."
Sejak saat itu, dia menghadapi banyak tuduhan penyiksaan dan kekerasan ekstrem terhadap lawan-lawan pemerintahan ayahnya. Kemudian pada Februari 2011, ia masuk dalam daftar sanksi PBB dan dilarang bepergian.
Ia juga dicari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Libya pada 2011.
Saif dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh dan paling ditakuti di Libya setelah ayahnya, yang berkuasa sejak 1969 hingga digulingkan dan tewas oleh serangan NATO selama pemberontakan pada 2011.
Setelah pemberontak Tripoli, Saif mencoba kabur ke Niger dengan menyamar sebagai anggota suku Badui. Namun, milisi Brigade Abu Bakr Sadik menangkap dia di jalan gurun lalu diterbangkan ke Zintan.
Setelah negosiasi panjang dengan ICC, para pejabat Libya diberi wewenang mengadili Saif atas tuduhan kejahatan perang. Pada 2015, pengadilan Tripoli menjatuhkan hukuman mati kepadanya secara in absentia.
Namun, dia mendapat pengampunan dan dibebaskan pada 2017. Sejak saat itu, dia menghabiskan bertahun-tahun bersembunyi di Zintan untuk menghindari pembunuhan.
Mencoba Nyapres
Pada November 2021, Saif mengumumkan pencalonan diri dalam pemilihan presiden Libya.
Saat proses pemilihan berlangsung tahun itu tanpa kesepakatan nyata mengenai aturan, pencalonan Saif menjadi salah satu poin utama perselisihan.
Saif akhirnya didiskualifikasi dari Pilpres karena vonis mati yang diterima pada 2015 lalu. Masih belum menyerah di kontestasi politik, ia mencoba mengajukan banding atas putusan itu.
Namun, kelompok pemberontak memblokir pengadilan. Perselisihan itu terus berlanjut dan berkontribusi pada runtuhnya pemilihan presiden.
Libya kemudian kembali menghadapi kebuntuan politik yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun.
(isa/rds)