Daftar 'Kejahatan' Bongbong sampai Sempat Mau Dimakzulkan DPR Filipina
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina sempat mempertimbangkan untuk memakzulkan Presiden Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong karena sederet kontroversi.
Komite kehakiman DPR pada Selasa (3/2) menggelar sidang untuk membahas dua usul pemakzulan Bongbong terkait kebijakan dan sikapnya selama memerintah.
Lihat Juga :KILAS INTERNASIONAL Upaya Pemakzulan Presiden Filipina sampai Putra Khadafi Tewas Dibunuh |
Namun, pada Rabu (4/2), komite memutuskan menolak usul tersebut. Wakil ketua komite, Ysabel Zamora, mengatakan aduan yang dilayangkan tidak punya cukup substansi untuk diproses lebih lanjut.
"Jelas dari aduan tersebut presiden tidak melakukan tindakan nyata apa pun yang menunjukkan bahwa ia mengarahkan hal tersebut," kata Ysabel, seperti dikutip AFP.
"Memiliki arah kebijakan tak sempurna bukanlah pelanggaran yang dapat berujung pada pemakzulan," lanjut dia.
Terlepas dari itu, apa saja tuduhan terhadap Bongbong hingga ia mau dimakzulkan?
DPR menerima dua aduan terkait pemakzulan Bongbong. Aduan itu dilayangkan oleh pengacara Andre de Jesus dan pemimpin kelompok progresif, Liza Maza.
Dilansir dari ABS CBN, De Jesus mengadukan Bongbong karena sejumlah hal, salah satunya menyerahkan eks Presiden Rodrigo Duterte ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Ia juga menuduh Bongbong kecanduan narkoba, gagal memveto anggaran yang tidak terprogram, menerima untung dari proyek fiktif pengendalian banjir, serta bahwa Bongbong membentuk Komisi Independen untuk Infrastruktur guna melindungi konco-konconya.
Sementara itu, menurut Maza, Bongbong pantas dimakzulkan lantaran membuat kebijakan yang berakhir buang-buang uang.
Rumus Parametrik BBM (Baselined-Balanced-Managed) yang ditujukan untuk alokasi anggaran infrastruktur disebut telah mengakibatkan penyalahgunaan dana besar-besaran dan menjadi dasar dugaan suap serta wadah "komitmen" Bongbong untuk para pejabat yang disukai.
Lebih lanjut, Maza juga menilai putra eks Presiden Ferdinand Marcos itu menyalahgunakan kekuasaan terkait alokasi dana yang tidak terprogram serta bahwa Bongbong diduga terlibat secara langsung dalam "penyisipan anggaran dan skema suap.
(blq/rds)