Hamas Tolak Pelucutan Senjata dan Intervensi Negara Asing di Gaza

Pemimpin Senior Hamas Khaled Meshal menolak ide pelucutan senjata serta intervensi dari negara asing di wilayah Gaza, Palestina.

"Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya dan mereka yang melaksanakannya adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima," ujarnya dalam sebuah konferensi di Doha, Minggu (8/2).

"Selama ada pendudukan, maka akan ada perlawanan. Perlawanan adalah hak bangsa-bangsa di bawah pendudukan ... sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa," imbuhnya.

Hal itu disampaikan Meshal di tengah kehadiran Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Awalnya BoP difokuskan untuk mengawasi gencatan senjata Gaza dan rekonstruksi pasca-perang.

Akan tetapi, mandat dewan tersebut kini telah diperluas, sehingga memicu kekhawatiran di kalangan kritikus bahwa lembaga ini dapat berkembang menjadi saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Trump meluncurkan BoP di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Dimana para pemimpin dan pejabat dari hampir 24 negara bergabung dan menandatangani piagam BoP..

Selain itu, Trump juga membentuk Gaza Executive Board yakni sebuah panel penasihat bagi komite teknokrat Palestina yang terdiri dari tokoh-tokoh internasional termasuk utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner, serta mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Meshal mendesak BoP untuk mengadopsi pendekatan seimbang yang memungkinkan rekonstruksi Gaza dan aliran bantuan kepada sekitar 2,2 juta penduduk Gaza.

Di sisi lain, ia juga memperingatkan bahwa Hamas tidak akan menerima pemerintahan asing atas wilayah Palestina.

"Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau kembalinya mandat dalam bentuk apa pun," tuturnya.

"Rakyat Palestina adalah yang memerintah rakyat Palestina. Gaza adalah milik rakyat Gaza dan milik Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing," pungkasnya.