Rusia Bantah Isu BRICS Jadi Aliansi Militer

CNN Indonesia
Minggu, 15 Feb 2026 04:15 WIB
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, membantah isu yang menyebut blok ekonomi BRICS tengah berupaya bertransformasi menjadi aliansi militer.
BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan 11 negara, termasuk Indonesa. (ANTARA FOTO/Biro Pers-Muchlis jr)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, membantah isu yang menyebut blok ekonomi BRICS tengah berupaya bertransformasi menjadi aliansi militer.

Ryabkov menegaskan bahwa BRICS tidak dirancang sebagai organisasi keamanan kolektif dengan kewajiban bantuan militer timbal balik.

"BRICS tidak pernah dikonsepkan dengan semangat seperti itu, dan tidak ada rencana untuk mengubah BRICS ke arah sana," ujar Ryabkov dalam wawancara dengan kantor berita negara TASS, Sabtu (14/2), seperti dilansir Anadolu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menambahkan bahwa agenda blok beranggotakan 11 negara ini tidak mencakup latihan militer bersama maupun kendali senjata.

Ryabkov juga mengklarifikasi bahwa latihan angkatan laut bertajuk "Will for Peace 2026" yang digelar di Afrika Selatan pada Januari lalu bukanlah agenda resmi BRICS.

Menurut dia, negara-negara anggota yang terlibat, termasuk China, Iran, dan Rusia, ikut serta atas nama kapasitas nasional masing-masing.

Terkait keamanan jalur pelayaran, Ryabkov menyebut BRICS tidak memiliki mandat militer untuk melindungi kapal tanker.

Dia menambahkan fokus utama blok ini tetap pada meningkatkan efisiensi jalur perdagangan antar-anggota, memperkuat ketahanan ekonomi dari tekanan eksternal, dan pertumbuhan perdagangan antar-negara BRICS tercatat melampaui rata-rata global.

Meskipun bukan aliansi militer, Ryabkov menekankan bahwa BRICS dapat menyatakan solidaritas politik bagi sesama anggotanya.

Saat ini, Moskow dan Beijing tengah berupaya menciptakan "lingkungan politik yang tepat" guna mendukung negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

Hubungan Iran dan AS kembali menjadi sorotan setelah kedua negara mengadakan pembicaraan tidak langsung di Oman pada 6 Februari lalu. Ini merupakan kontak perdana setelah penangguhan selama delapan bulan pasca-serangan AS ke fasilitas nuklir Iran dalam perang singkat Iran-Israel pada Juni 2025.

Presiden AS Donald Trump saat ini terus mendesak Iran untuk segera mencapai kesepakatan baru di tengah memburuknya kondisi ekonomi Iran. Namun, negosiasi masih menemui jalan buntu.

Poin-poin yang masih menemui jalan buntu antara AS dan Iran di antaranya, AS menuntut Iran menghentikan pengayaan dan mengirim stok uranium yang diperkaya keluar negeri.

Kemudian, Washington ingin memasukkan isu rudal dan dukungan terhadap kelompok bersenjata regional dalam kesepakatan. Iran sendiri bersikeras tidak akan membahas isu apa pun di luar program nuklirnya.

(wiw)


[Gambas:Video CNN]