China Dituding Batasi Akses Bahasa Mongolia di Ruang Siber
Pemerintah China disebut telah membongkar komunitas digital penting tempat identitas Mongolia berkembang, menurut laporan terbaru PEN America dan Southern Mongolian Human Rights Information Center.
Selama bertahun-tahun, meski terjadi pengetatan digital secara berkala, internet tetap menjadi salah satu dari sedikit ruang di mana warga Mongolia dari Daerah Otonom Mongolia Dalam di utara China - wilayah yang oleh banyak orang Mongolia disebut sebagai Mongolia Selatan - dapat menggunakan bahasa mereka secara bebas, berbagi musik dan sastra, serta terhubung sebagai sebuah komunitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2020, Beijing memberlakukan kebijakan pendidikan baru yang menggantikan bahasa Mongolia dengan Mandarin sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Kebijakan tersebut memicu protes luas.
China merespons dengan penahanan massal, pengenalan program pendidikan ulang, serta memaksa "pengakuan" publik dari para pengunjuk rasa. Sejak demonstrasi itu, laporan tersebut menemukan bahwa represi di ruang offline semakin meluas ke dunia digital.
Menurut studi berjudul "Save Our Mother Tongue" tersebut, hampir 89 persen situs budaya Mongolia yang diketahui telah disensor atau ditutup sepenuhnya. Komunitas daring juga dibatasi, termasuk aplikasi media sosial berbahasa Mongolia yang paling banyak digunakan, Bainu.
Laporan itu juga mengungkap kebijakan yang dikenal sebagai "One Province, One Newspaper, One Client," yang memungkinkan media milik negara meluncurkan aplikasi mereka sendiri, sehingga secara efektif menyingkirkan platform independen yang dibuat oleh pengembang Mongolia.
Penghapusan lagu Mongolia
Soyonbo Borjgin, salah satu jurnalis Mongolia Selatan, kini hidup dalam pengasingan di New York. Saat protes 2020, pemerintah menutup surat kabar tempat ia bekerja, The Inner Mongolia Daily, dan ia dikirim ke kelas pendidikan ulang selama satu bulan. Kini ia menulis untuk meningkatkan kesadaran tentang apa yang ia sebut sebagai represi budaya yang sistematis.
"Sejak pemerintah melarang bahasa Mongolia di sekolah-sekolah lokal, ruang digital telah menjadi ruang publik terakhir yang bebas bagi rakyat Mongolia," kata Borjgin.
"Itu berarti pemerintah China secara sengaja menghapus ruang-ruang tempat warga Mongolia dapat menggunakan bahasa mereka sendiri, berbagi musik, mendiskusikan sejarah, dan terhubung sebagai komunitas."
"Lagu-lagu Mongolia dihapus dari aplikasi musik. Lagu seperti 'Let Us Be Mongolian' dan 'I Am a Mongolian' telah dihapus."
Ia menambahkan bahwa kata-kata yang terkait dengan identitas Mongolia, termasuk referensi kepada Genghis Khan, disensor dan diberi label "separatis."
"Saat ini, di wilayah tempat saya berasal, orang-orang tidak dapat menggunakan bahasa Mongolia untuk membahas topik apa pun," ujarnya.
"Seluruh ruang siber untuk bahasa Mongolia telah hilang."
Internet yang terbuka dan bebas
Liesl Gerntholtz, Managing Director PEN/Barbey Freedom to Write Center di PEN America, mengatakan kepada Tech 24 bahwa temuan tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi perusahaan teknologi.
"Saya benar-benar berpikir perusahaan teknologi harus memperhatikan hal ini," katanya. "Persinggungan antara hak budaya dan represi digital masih jauh dari dipahami secara luas."
"Jika perusahaan internet berkomitmen pada internet yang terbuka dan bebas, termasuk prinsip-prinsip dasar yang mendukung kebebasan internet, mereka harus memberi perhatian serius pada apa yang telah terjadi di Mongolia," tambahnya.
"Ini adalah studi kasus yang jelas tentang bagaimana budaya dapat ditekan secara daring."
Kelompok advokasi PEN America dan Southern Mongolian Human Rights Information Center kini menyerukan tekanan terkoordinasi terhadap perusahaan teknologi, pemerintah, dan lembaga internasional untuk melindungi budaya Mongolia secara daring di wilayah tersebut.
Hak menggunakan bahasa lokal
"Kami ingin melihat mereka (perusahaan teknologi dan media sosial) mengadopsi kerangka hak budaya dalam pengembangan platform, menegakkan tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia, dan bermitra dengan organisasi independen untuk memberikan dukungan digital - khususnya bagi komunitas Mongolia yang terdampak," kata Gerntholtz.
Borjgin mengatakan ia tidak akan pernah berhenti berjuang untuk melindungi budayanya.
"Saya tetap tangguh sebagai orang Mongolia karena pada 2020, setelah melalui kelas pendidikan ulang itu, yang benar-benar saya pahami tentang ketangguhan adalah bahwa Anda tidak menghilangkan rasa takut. Artinya merasakan takut dan tetap melanjutkan," katanya.
"Saya sebenarnya dapat mengirimkan pesan kuat kepada orang-orang di tanah air bahwa kita tidak perlu takut pada otoritas China karena kita, sebagai rakyat, memiliki hak untuk menggunakan bahasa kita di ruang digital, di sekolah, dan di masyarakat."
Tech 24 telah menghubungi Kementerian Luar Negeri China untuk meminta komentar, namun hingga kini belum ada tanggapan.
(dna)