RI Pertanyakan Keseriusan Israel soal Perdamaian Gaza di Rapat DK PBB
Indonesia mempertanyakan komitmen Israel selama ini dalam upaya mencapai perdamaian dengan Palestina menyusul banyak pelanggaran yang dilakukan Negeri Zionis selama gencatan senjata berlangsung di Jalur Gaza.
Dalam rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mempertanyakan keseriusan Israel mengupayakan perdamaian terutama melalui solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai dua negara yang berdaulat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya itu yang kita tanyakan (ke Israel) seberapa ingin sebenarnya perdamaian terjadi. Seberapa ingin mereka dengan solusi dua negara yang kita yakini merupakan satu-satunya solusi untuk bisa menyelesaikan situasi di sana," kata Sugiono usai pertemuan berlangsung pada Rabu (18/2).
"Dan juga seberapa ingin mereka mengikuti aturan dan hukum internasional, piagam PBB, dan resolusi yang pernah dikeluarkan," paparnya menambahkan ketika ditanya wartawan soal pandangan Indonesia terhadap komitmen Israel selama ini terkait upaya perdamaian.
Sugiono menuturkan dalam rapat DK PBB yang memang fokus membicarakan Palestina itu, Indonesia dan negara lain turut membahas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Gaza selama gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlangsung Oktober lalu hingga memakan korban jiwa.
Hal ini, tutur Sugiono, turut mengganggu progress gencatan senjata yang sedang berlangsung.
"Seperti kita ketahui bahwa sejak gencatan senjata terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang memakan korban jiwa terus terjadi dan ini yang menjadi concern kita bahwa perdamaian kemudian gencatan senjata juga terjadi. Dan proses pembicaraan ke arah berikutnya, fase berikutnya itu seringkali digerogoti oleh hal-hal yang sifatnya pelanggaran terhadap kesepakatan itu. Itu yang tadi kita suarakan," kata Sugiono.
Sugiono menuturkan rapat tersebut turut membahas situasi di Tepi Barat Palestina yang makin mengkhawatirkan.
Belakangan Israel terus menerapkan aturan sewenang-wenang terhadap wilayah Tepi Barat, terutama soal langkah keras Israel yang secara sepihak mendaftarkan wilayah pendudukannya di Tepi Barat sebagai "milik negara".
Langkah seenaknya Israel itu muncul beberapa hari sebelum rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Donald Trump di Washington pada hari ini, Kamis (19/2).
BoP digagas Trump sebagai badan internasional yang nantinya mengawasi dan membantu rekonstruksi serta pemulihan Jalur Gaza selepas diagresi brutal oleh Israel sejak Oktober 2023 lalu.
"Juga situasi di Tepi Barat di mana secara de facto terjadi aneksasi oleh pendudukan Israel. Ini juga merupakan concern yang kita sampaikan, hal ini juga akan menggerus upaya perdamaian sesuai dengan yang disampaikan oleh DK PBB lewat resolusi 2803 dan juga di proposal damai yang diluncurkan Presiden Trump," ucap Sugiono.
"Semua concern juga saya berdiskusi dengan beberapa menlu di kawasan mengenai perkembangan ini, perkembangan ini tidak pernah terjadi sejak 1967. Dan ini membutuhkan perhatian yang luar biasa besar karena spt kita ketahui bersama akan ada rapat perdana dari Board of Peace yang diharapkan akan membahas tentang proses lanjutan dari gencatan senjata dan perdamaian yang telah terjadi ini," paparnya menambahkan.
(tim/rds)[Gambas:Video CNN]