Bisakah Pasukan TNI Ditarik dari Misi UNIFIL? Ini Mekanismenya

Setelah tiga pasukan perdamaian asal Indonesia di Lebanon (UNIFIL) tewas, beberapa pihak minta agar pasukan ditarik pulang.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), misalnya, meminta pemerintah menarik seluruh pasukan perdamaian Indonesia dari Lebanon.

‎Permintaan itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR lainya setelah mempertimbangkan faktor keselamatan prajurit yang bertugas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Itu sebabnya MPR merasa perlu menyampaikan pandangan ini ke hadapan masyarakat," kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3)

Ada mekanisme

Penarikan pasukan perdamaian yang berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memiliki mekanisme sendiri.

Dikutip dari laman thesecuritydistillery.org, sebuah situs kajian yang dikelola oleh mahasiswa program International Masters in Security, Intelligence and Strategic Studies (IMSISS) di University of Glasgow, Dublin City University, University of Trento, dan Charles University Prague, menuliskah mekanisme penarikan pasukan perdamaian TNI dari UNIFIL di Lebanon merupakan proses kompleks yang melibatkan koordinasi antara Pemerintah Indonesia dan PBB.

Diawali dengan pemerintah Indonesia (Kemhan/TNI/Kemenlu) melakukan evaluasi mendalam mengenai risiko keamanan di lapangan. Jika dinilai sangat berbahaya kemudian Dewan Keamanan PBB membuat resolusi yang secara resmi mengakhiri atau mengurangi mandat misi.

Kemudian PBB bersama pemerintah setempat merumuskan rencana penarikan yang teratur (phased withdrawal) untuk mencegah kekosongan keamanan.

Setelah itu baru penarikan darurat (Evakuasi).

Namun jika keamanan personel terancam (seperti serangan langsung), PBB dapat melakukan penarikan mendadak atau evakuasi darurat, meskipun ini jarang terjadi dan biasanya melibatkan konsolidasi pasukan ke titik aman, didukung oleh KBRI atau perwakilan negara masing-masing.

Kesenjangan

Laman ini juga memberikan kritikan ke PBB, karena negara-negara kaya cenderung berkontribusi dalam pendanaan, sementara sebagian besar negara pascakolonial menyumbangkan pasukan, namun mereka memiliki sedikit pengaruh dalam operasi penjaga perdamaian.

"Operasi-operasi ini mengadopsi unsur imperialisme di mana mantan penguasa kolonial mendanai misi yang berakhir di bekas koloni, sering kali dilaksanakan oleh bekas koloni lainnya. Selain itu, karena negara-negara besar jarang memiliki kepentingan kritis dalam tujuan misi penjaga perdamaian, pasukan PBB yang (perlahan) dikumpulkan secara sukarela akhirnya kurang terlatih, kurang dibayar," kata Katelynn Snyman yang menulis di laman tersebut.

Add as a preferred
source on Google