Kenapa Trump Ganti Nama Kemhan AS Jadi Kementerian Perang?
Amerika Serikat menjadi sorotan usai menggempur habis-habisan Iran pada akhir Februari lalu.
Operasi AS dijalankan bersama sekutu dekatnya Israel dengan tujuan menghancurkan nuklir Iran dan mengganti pemerintahan di sana. Namun, keduanya belum tercapai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum menggempur Iran, AS lebih dulu menyerang Venezuela bahkan menculik Presiden Nicolas Maduroo serta ibu negara pada 3 Januari.
Jauh sebelum meluncurkan pikiran imperialismenya, Trump mengganti nama Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang di awal menjabat kali kedua.
Trump mengganti nama Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang. Apa alasannya?
Melalui eksekutif order atau perintah eksekutif pada 2025, Trump mengembalikan nama Kementerian Perang (Departement of War) sebagai "sebutan kedua" dari Kementerian Pertahanan.
"Hari ini, Presiden Donald J. Trump menandatangani Perintah Eksekutif untuk mengembalikan nama bersejarah "Kementerian Perang" sebagai sebutan sekunder untuk Kementerian Pertahanan. Ini adalah Perintah Eksekutif 200 yang ditandatangani Presiden sejak menjabat," demikian rilis Gedung Putih pada 5 September tahun lalu.
Perintah tersebut memberi wewenang kepada Menteri Pertahanan, dan pejabat bawahan untuk menggunakan gelar sekunder seperti "Menteri Perang," dan "Wakil Menteri Perang" dalam korespondensi resmi, komunikasi publik, konteks seremonial, dan dokumen non-hukum di dalam cabang eksekutif.
Perintah tersebut juga mengarahkan semua departemen dan lembaga eksekutif mengakui dan mengakomodasi gelar sekunder ini dalam komunikasi internal dan eksternal.
Selain itu, melalui eksekutif order, Trump menginstruksikan Menteri Perang untuk merekomendasikan tindakan, termasuk tindakan legislatif dan eksekutif, yang diperlukan secara permanen mengganti nama Kementerian Pertahanan AS menjadi Kementerian Perang AS.
Dalam rilis tersebut, Gedung Putih membeberkan alasan penggunaan nama itu. Menurut mereka langkah ini untuk menunjukkan kekuatan dan tekad Amerika Serikat.
"Militer Amerika Serikat adalah kekuatan tempur terkuat dan paling mematikan di dunia, dan Presiden percaya bahwa Departemen ini harus memiliki nama yang mencerminkan kekuatan dan kesiapan yang tak tertandingi untuk melindungi kepentingan nasional," lanjut rilis Gedung Putih.
Nama Kementerian Perang, lanjut rilis itu, menyampaikan pesan kesiapan dan tekad yang lebih kuat dibanding Kementerian Pertahananya yang hanya menekankan kemampuan defensif.
"Mengembalikan nama Kementerian Perang akan mempertajam fokus Departemen ini pada kepentingan nasional kita dan memberi sinyal kepada musuh tentang kesiapan Amerika untuk berperang demi mengamankan kepentingannya."
Riwayat penamaan Kementerian Perang
AS pernah menggunakan nama Kementerian Perang pada 1789 di bawah pemerintahan George Washington. Saat itu, kementerian ini dikenal Kantor Perang (War Office) yang bertanggung jawab atas Angkatan Darat, demikian dikutip History.
Angkatan Laut mendapat departemen setingkat Kabinet sendiri pada tahun 1798, yang juga mengawasi Korps Marinir.
Menteri Perang pertama dijabat Henry Knox yang juga ajudan dekat washington selama Perang Revolusi pada 1775-1783,
Lalu pada 1947, AS menganti Departemen Perang menjadi Departemen Angkatan Darat melalui Undang-undang Keamanan Nasional. UU ini memungkinkan mereka punya koordinasi yang lebih komprehensif di cabang militer untuk perang di laut, udara, dan darat.
Saat itu, AS di bawah pimpinan Harry Truman, menganggap Uni Soviet sebagai ancaman.
Berdasarkan UU itu pula kepala Lembaga Militer Nasional (NME) adalah sekretaris pertahanan, sebuah posisi baru setingkat kabinet. Sekretaris atau menteri pertahanan harus seorang atau pensiunan militer selama 10 tahun (kemudian dikurangi menjadi tujuh tahun).
UU tersebut juga menciptakan lembaga lain termasuk Kepala Staf Gabungan, Badan Intelijen Pusat, dan Dewan Keamanan Nasional.
Namun, Lembaga Militer Nasional tak bertahan lama karena menteri pertahanan tak punya wewenang menyelesaikan perselisihan di cabang militer. Ini karena Sekretaris Angkatan Laut, Sekretaris Angkatan Udara, dan Sekretaris Angkatan Darat masih punya kursi di kabinet presiden
Pada 1949, Truman meneken revisi UU yang menggeser lembaga itu dengan Departemen Pertahanan dan membuat para pemimpin di cabang militer dikeluarkan dari departemen ini.
Perubahan Undang-Undang Keamanan Nasional ini mencakup pembentukan Ketua Kepala Staf Gabungan, yang akan memberi nasihat langsung kepada presiden dan menteri pertahanan mengenai masalah militer.
(isa/rds) Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]