AS Izinkan Pemerintah Venezuela Bayar Pengacara Maduro
Amerika Serikat (AS) setuju melonggarkan sanksi terhadap Venezuela agar pemerintah negara itu bisa membayar jasa pengacara presiden yang digulingkan, Nicolás Maduro.
Kebijakan AS ini mencabut pembatasan yang sebelumnya berpotensi mengganggu jalannya persidangan kasus narkotika Maduro, menurut dokumen pengadilan.
Dalam sidang 26 Maret, Hakim Federal di Manhattan, Alvin Hellerstein menyatakan tidak akan membatalkan perkara, tetapi meragukan alasan pemerintah memblokir pembayaran tersebut.
Hellerstein mencatat bahwa AS belakangan mulai melonggarkan sanksi terhadap Venezuela sejak Maduro digulingkan. Hubungan antara Caracas dan Washington juga membaik sejak Delcy Rodriguez, mantan wakil presiden Maduro, memimpin pemerintahan sementara.
Lihat Juga : |
"Terdakwa ada di sini, Flores (Cilia Flores, istri Maduro) juga di sini. Mereka tidak lagi menjadi ancaman keamanan nasional. Hak yang paling utama adalah hak atas pendampingan hukum sesuai konstitusi," ujar Hellerstein dikutip Reuters, Sabtu (25/4).
Maduro (63) dan istrinya, Cilia Flores (69), diculik dari kediaman mereka di Caracas oleh pasukan khusus AS pada 3 Januari lalu.
Mereka lalu dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan pidana, termasuk konspirasi narkoterorisme. Keduanya kini ditahan di Brooklyn sambil menunggu persidangan.
Maduro membantah tuduhan AS tersebut, termasuk keterlibatannya dalam perdagangan narkoba. Ia menilai tudingan itu hanya dalih untuk menutupi ambisi AS menguasai cadangan minyak besar Venezuela.
Pada Februari lalu, pengacara Maduro, Barry Pollack meminta hakim federal di Manhattan, Alvin Hellerstein, untuk membatalkan sanksi tersebut.
Ia beralasan, sanksi AS membuat pemerintah Venezuela tidak bisa membayar biaya hukum kliennya. Menurut Pollack, larangan itu melanggar hak konstitusional AS yang mengizinkan Maduro untuk didampingi pengacara pilihannya sendiri.
Tim kuasa hukum juga menyebut Maduro dan Flores tidak mampu membayar pengacara secara pribadi, sementara pemerintah Venezuela bersedia menanggung biaya tersebut.
Dalam sistem hukum AS, setiap terdakwa pidana memiliki hak konstitusional, tanpa memandang kewarganegaraan.
Pada masa jabatan pertamanya, Presiden AS Donald Trump memperketat sanksi terhadap Venezuela dengan tuduhan pemerintahan Maduro korup dan merusak demokrasi. Washington juga mengklaim pemilihan ulang Maduro pada 2018 tidak sah.
(pta)