Proyek China di Nepal Mandek, Pemerintah Baru Luncurkan Investigasi
Nepal tengah melakukan evaluasi besar terhadap hubungan strategis dan ekonominya dengan China, setelah pemerintah baru membentuk komite tingkat tinggi untuk menyelidiki berbagai proyek yang terhubung dengan Beijing dari era mantan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli.
Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan Nepal terhadap China, khususnya setelah banyak proyek yang sebelumnya dipromosikan sebagai tonggak transformasi ekonomi nasional justru mengalami stagnasi, penundaan panjang, atau kegagalan implementasi.
Pengamat geopolitik dari Institute for Conflict Research & Resolution (ICRR), Ajit Amar Singh, menilai perkembangan ini mencerminkan perubahan mendasar dalam pendekatan Nepal.
"Pemerintah Nepal kini mengambil posisi tegas bahwa tidak akan ada perjanjian baru dengan China sampai seluruh proyek lama ditinjau secara menyeluruh," tulis Singh.
Proyek BRI di Nepal
Hubungan Nepal-China memasuki fase baru antara 2016 hingga 2018 ketika Nepal semakin mendekat ke Beijing melalui Belt and Road Initiative (BRI).
Pada Mei 2017, Nepal secara resmi bergabung dengan BRI, yang saat itu dipromosikan oleh pemerintahan Oli sebagai peluang bersejarah untuk menjadikan Nepal pusat konektivitas regional.
Namun, menurut Singh, fase tersebut juga ditandai dengan komitmen besar yang tidak selalu dibangun di atas perencanaan realistis maupun kejelasan finansial.
"Penekanan lebih banyak diarahkan pada sinyal strategis dibanding kesiapan implementasi," ujarnya.
Sejumlah proyek besar yang lahir dari fase tersebut kini berada dalam sorotan.
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Budhi Gandaki, yang diberikan kepada China Gezhouba Group pada Mei 2017, sempat dibatalkan pada November 2017, diaktifkan kembali pada 2018, namun secara efektif tetap membeku sejak 2022 tanpa kemajuan berarti.
Rencana jalur kereta api Kerung-Kathmandu, yang diumumkan sekitar 2016-2017 sebagai simbol konektivitas trans-Himalaya, hingga kini masih berada pada tahap studi kelayakan tanpa kepastian pendanaan.
Jaringan Konektivitas Multi-Dimensi Trans-Himalaya, yang diluncurkan sebagai bagian utama BRI pada 2017-2018, juga belum berkembang melampaui tahap konseptual.
Proyek jalur transmisi listrik lintas batas yang dibahas antara 2018-2020 belum menunjukkan realisasi nyata.
Kegagalan berulang
Sementara itu, pengembangan infrastruktur di perbatasan Rasuwagadhi-Kerung yang didorong antara 2017-2020 hanya mengalami pembangunan parsial dengan progres lambat.
Berbagai proyek konektivitas jalan raya utara yang dimulai sejak 2016-2018 juga masih belum selesai.
Mayoritas proyek BRI yang diidentifikasi antara 2018-2019 tetap belum terlaksana secara efektif hingga 2026.
Ekspansi digital melalui perusahaan teknologi China seperti Huawei dan ZTE sejak 2017 pun berkembang tidak merata, memicu pertanyaan mengenai manfaat ekonomi sekaligus implikasi strategisnya.
Singh menilai kegagalan berulang ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang lebih dalam.
"Salah satu penyebab utama adalah kurangnya transparansi dalam perjanjian, sehingga sulit menilai implikasi finansial jangka panjang," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa banyak proyek diumumkan tanpa mekanisme pendanaan yang jelas, sementara tantangan geografis Nepal membuat beberapa proyek, terutama jalur kereta lintas Himalaya, menjadi sangat mahal dan sulit direalisasikan.
Singh juga menyoroti kekhawatiran bahwa sebagian proyek lebih didorong oleh kepentingan strategis China dibanding kebutuhan pembangunan Nepal sendiri.
"Ketidaksesuaian ini membuat Nepal harus menanggung komitmen yang mandek tanpa manfaat nyata, sembari menanggung risiko politik dan ekonomi," katanya.
Pengambilan keputusan berbasis bukti
Sebagai respons, pemerintah Nepal kini membentuk komite investigasi untuk menelaah seluruh proyek era Oli yang terkait China.
Komite ini akan menelusuri penyebab keterlambatan, potensi kewajiban finansial, serta menilai apakah proyek-proyek tersebut benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional Nepal.
Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh negosiasi baru dengan China akan dibekukan hingga hasil investigasi diumumkan.
Pendekatan ini disebut Singh sebagai strategi "review-first," yang menandai pergeseran menuju kebijakan luar negeri yang lebih berhati-hati, akuntabel, dan berbasis evaluasi.
"Ini adalah sinyal bahwa Nepal tidak lagi bersedia menerima komitmen skala besar tanpa jaminan manfaat yang jelas," tulisnya.
Lebih luas, keputusan tersebut dipandang sebagai penegasan kedaulatan Nepal di tengah meningkatnya tekanan geopolitik regional.
Dengan menunda kerja sama baru dan memprioritaskan evaluasi terhadap keputusan masa lalu, Kathmandu menunjukkan bahwa kemitraan eksternal harus selaras dengan transparansi, kepentingan nasional, dan hasil yang terukur.
Langkah ini juga mencerminkan kesadaran yang semakin besar terhadap risiko ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan eksternal.
Singh menilai Nepal kini berada di titik balik penting dalam kebijakan luar negerinya terhadap Beijing.
"Pesannya jelas: Nepal akan tetap bekerja sama dengan China, tetapi hanya dengan syarat yang transparan, akuntabel, dan benar-benar menguntungkan rakyat Nepal," tegasnya.
Evaluasi besar-besaran ini sekaligus menjadi indikator bahwa Nepal tengah bergerak dari kebijakan yang didorong simbolisme geopolitik menuju pengambilan keputusan berbasis bukti dan kepentingan nasional jangka panjang.
(dna)