Warga Korsel Masih Ragu Punya Anak Walau Disubsisi Pemerintah
Korea Selatan (Korsel) yang merupakan salah satu negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia tengah mengalami awal pembalikan tren. Sebagian warga Korsel sudah mulai berani punya anak, tetapi yang lainnya masih ragu karena beragam alasan.
AFP menjelaskan berdasarkan informasi kementerian statistik Korsel, tingkat kesuburan di negara K-Pop ini mencapai titik terendah pada 2023, namun mengalami peningkatan sejak saat itu.
Data bulanan jumlah kelahiran bayi terus meningkat dibanding tahun lalu. Pada Februari lalu sebanyak 23 ribu bayi lahir, ini tertinggi pada bulan itu selama tujuh tahun terakhir.
Pertumbuhan tahunan tercatat 13,6 persen, tertinggi untuk bulan Februari sejak pencatatan dimulai pada 1981.
Peningkatan angka kelahiran ini sejalan dengan peningkatan angka pernikahan yang serupa, meskipun tidak merata, sejak pertengahan 2022, menurut data resmi.
Para ahli mengatakan tren ini mungkin mencerminkan sikap lebih positif terhadap keluarga di kalangan warga muda Korsel. Namun terdapat beda pendapat tentang apa yang mendorong perubahan tersebut dan seberapa pentingnya dibanding faktor-faktor lain seperti kebijakan pronatalis.
Bantuan pemerintah
Kim Su-jin, 32 tahun, seorang pekerja lepas di industri musik, melahirkan putrinya pada Januari 2025. Dia memutuskan mau punya anak meski sebelumnya mengaku khawatir secara finansial selama empat tahun pernikahannya.
Dia telah menepis kekhawatiran, termasuk soal tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan.
"Karena kami percaya bahwa memiliki (bayi) akan membawa kebahagiaan bagi kami", katanya kepada AFP.
Pemerintah Korsel sudah menghabiskan biaya besar untuk mendorong warganya melahirkan banyak bayi dan mengurangi dampak buruk penyusutan populasi.
Kim Woo-jin, 33 tahun, mengatakan bahwa voucher yang ia terima dari pemerintah telah "memainkan peran penting meringankan beban keuangan" kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak.
Ia menyebut ada pembayaran sebesar dua juta won ketika putrinya lahir tahun lalu dan ada voucher satu juta won untuk menutupi biaya persalinan, subsidi untuk transportasi dan perawatan pascapersalinan.
"Saya percaya bahwa peningkatan signifikan (dukungan negara) ... berperan dalam peningkatan angka kelahiran baru-baru ini," kata pekerja kantoran itu.
Pemerintah Korsel juga membayar tunjangan bulanan satu juta won kepada orang tua selama tahun pertama bayi, sementara kebijakan lain termasuk pinjaman berbunga rendah untuk keluarga muda yang membeli rumah, cuti orang tua yang diperluas, dan perawatan kesuburan bersubsidi.
Beberapa perusahaan juga memberikan bonus besar kepada staf yang memiliki anak.
Walau demikian bagi beberapa pasangan, insentif tersebut tidak banyak berpengaruh karena punya anak bukan cuma urusan uang.
Kim Su-jin, seorang pekerja lepas, mengatakan bahwa dukungan pemerintah "pada kenyataannya ... memberikan sedikit bantuan yang substansial".
"Masalah ini bukan sekadar masalah beberapa juta won," katanya kepada AFP.
Dia menyinggung masalah sosial yang lebih luas seperti biaya bimbingan belajar yang sangat mahal, perundungan di sekolah yang meluas, dan ancaman kehilangan pekerjaan akibat kecerdasan buatan.
Ahli demografi dari SNU Lee Sang-lim mengatakan bahwa "sangat sulit" menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terbaru telah menyebabkan peningkatan angka kelahiran.
Dia mencatat bahwa beberapa inisiatif baru dimulai pada awal 2024, kurang dari sembilan bulan sebelum peningkatan tersebut terlihat.
Ia mengatakan bahwa lebih dari satu dekade kebijakan untuk membantu meningkatkan kesuburan mungkin telah berperan dalam memperbaiki lingkungan untuk persalinan dan pengasuhan anak.
Tingkat kesuburan Korsel
Tingkat kesuburan total Korea Selatan, yaitu jumlah anak yang akan dimiliki setiap wanita secara rata-rata, meningkat tahun lalu dari 0,75 menjadi 0,8. Namun masih jauh di bawah ambang batas 2,1 yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi.
Park Hyun-jung, seorang pejabat kementerian urusan data, mengatakan pada Februari bahwa peningkatan tersebut sebagian mencerminkan "gema" demografis dari kelompok kelahiran awal tahun 1990-an yang lebih besar dari biasanya, yang kini berada di usia subur.
Generasi muda juga tampaknya merasa kurang terbebani stigma tradisional seputar memiliki anak di luar pernikahan, dengan jumlahnya hampir dua kali lipat antara tahun 2002 dan 2024, menurut angka resmi.
Namun, kelahiran di luar pernikahan hanya menyumbang 5,8 persen dari total pada 2024.
Lee dari SNU mengatakan peningkatan baru-baru ini terutama didorong pernikahan dan kelahiran yang tertunda selama pandemi, meskipun ia menambahkan bahwa orang-orang yang lahir pada 1990-an tampak "lebih berorientasi keluarga".
Ia mengatakan "sulit untuk mendefinisikan ini sebagai titik balik demografis", dan memperingatkan bahwa kelahiran dapat menurun "dengan cepat" lagi setelah kelompok tersebut melewati masa puncaknya.
Hong, sang ekonom, mengatakan "dukungan kebijakan agresif yang berkelanjutan akan diperlukan", menambahkan bahwa "pemulihan saat ini, meskipun positif, masih belum cukup untuk penggantian populasi jangka panjang".
(fea)