Menlu AS Marco Rubio Bisa ke China karena Penulisan Namanya Diganti
Siapa sangka, Marco Rubio (54) yang saat ini Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu subyek yang terkena sanksi perjalanan dari China.
Tapi, mengapa Rubio selaku Menlu bisa berkunjung ke China, termasuk menemani Presiden AS Donald Trump pekan ini?
Media-media massa barat, termasuk AFP dan TRT World, mewartakan hal itu bisa terjadi diduga karena ada perubahan cara penulisan nama Rubio dalam bahasa atau aksara Mandarin.
Pada Selasa (12/5) lalu, China mengonfirmasi bahwa Rubio untuk pertama kalinya bisa terbang ke Beijing dalam kunjungan diplomasi menemani Trump yang akan bertamu ke Presiden Xi Jinping.
Kedubes China di AS pun menjelaskan soal sanksi yang dijatuhkan ke Rubio sejak dia masih Senator atau anggota Senat di AS. Dia juga memastikan Beijing tak mencegah Rubio untuk berkunjung mendampingi Trump. Kunjungan pertama Rubio ke Negara Tirai Bambu sejak dijatuhi sanksi perjalanan pada 2020 lalu.
"Sanksi tersebut menargetkan ucapan dan perbuatan Bapak Rubio ketika menjabat sebagai senator AS terkait China," kata juru bicara kedutaan besar China untuk AS, Liu Pengyu dikutip dari AFP, Rabu (13/5).
Media barat termasuk AFP dan TRT, memberitakan bahwa China telah menemukan jalan keluar diplomatik setelah Trump menunjuk Rubio sebagai menteri luar negeri dan penasihat keamanan nasionalnya.
Beberapa saat sebelum Rubio menjadi Menlu pada Januari 2025 lalu, pemerintah China dan media massa resmi di negara itu mulai mentransliterasikan suku kata pertama dari nama keluarganya dengan karakter aksara China yang berbeda untuk "lu".
Dari yang semula bila ditransliterasikan tertulis 'Lúbǐ'ào', diubah jadi 'Lǔbǐ'ào'.
AFP mengutip dua diplomat yang mengatakan mereka yakin perubahan itu adalah cara cepat bagi China untuk menghindari penerapan sanksi, karena Rubio dilarang masuk dengan ejaan nama lamanya.
Rekam jejak Rubio
Rubio adalah seorang keturunan Amerika-Kuba. Sebelumnya dia dikenal lantang menentang komunisme, dan juga salah satu pendukung utama undang-undang yang disetujui Kongres AS untuk memberlakukan sanksi luas terhadap China terkait etnis minoritas Uyghur.
Dia juga sebelumnya dikenal berbicara lantang soal tindakan Beijing di Hong Kong.
Oleh karena itu ketika disebut bakal dipilih Trump untuk menjabat Menlu, banyak pihak mempertanyakan soal nasib sanksi dari China terhadap Rubio.
Namun sejak menjabat Menlu AS, Rubio telah mendukung Trump yang menggambarkan Xi Jinping sebagai teman dan telah fokus pada membangun hubungan perdagangan sambil meremehkan hak asasi manusia.
Selain itu, sejumlah laporan media massa mencatat bahwa Beijing telah mengubah cara penulisan resmi namanya dalam bahasa Mandarin atau China.
"Perubahan nama mungkin merupakan cara bagi China untuk mengizinkan Marco Rubio masuk ke negara itu, tetapi saya cenderung meragukannya. Mungkin ada perubahan dalam terjemahan atau mungkin ada kesalahan dalam terjemahan," kata pengamat yang juga pendiri China Market Research Group (CMRG) Shaun Rein, dikutip dari TRT World.
Selain itu, Rein menilai sebetulnya lebih mudah bagi China untuk mencabut sanksi itu ketimbang mengubah cara penulisan agar dia bisa masuk ke Negara Tirai Bambu tersebut.
"Jika China ingin bertemu dengan Marco Rubio, nama Inggrisnya sangat penting, dan mereka tidak perlu mengubah namanya hanya untuk mengizinkannya masuk. Mereka bisa mencabut sanksi untuk sementara waktu," tambah Rein.
Karakter 'lu' dalam nama Rubio versi aksara Mandarin sebelumnya adalah 卢 (Lú), dan kini jadi 鲁 (Lǔ). Walau keduanya serupa, tapi nada pengucapan dan makna karakter aksaranya berbeda.
Meskipun tampak sepele, faktanya penyesuaian semacam itu jarang terjadi dan memerlukan persetujuan tingkat tinggi serta seringkali memiliki makna simbolis dalam diplomasi China.
"Nama resmi itu penting dan kesalahan ejaan apa pun dapat menimbulkan kebingungan internasional," kata ujar konsultan Amerika yang berbasis di Beijing, Tom Pauken II, dikutip dari TRT World.
"Jika nama Marco Rubio pada dokumen resmi dan diplomatik Tiongkok (dengan karakter Tiongkok yang diubah) berbeda dengan yang ada dalam daftar sanksi, kita dapat menyimpulkan bahwa Menteri Luar Negeri AS tersebut tidak termasuk dalam daftar sanksi," sambungnya.
(kid)