Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard Mengundurkan Diri
Tulsi Gabbard mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS) secara resmi pada 30 Juni mendatang.
Kabar tersebut disampaikan Gabbard melalui surat pengunduran dirinya yang diunggah di akun X miliknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sangat berterima kasih atas kepercayaan yang Anda berikan kepada saya dan atas kesempatan untuk memimpin selama satu setengah tahun terakhir," tulis Gabbard dalam surat pengunduran dirinya.
Menurutnya, diagnosis kanker tulang jenis langka pada suaminya jadi alasan pengunduran dirinya.
Presiden AS Donald Trump juga mengkonfirmasi pengunduran diri Gabbard dalam sebuah unggahan di akun Truth Social miliknya.
"Sayangnya, setelah melakukan pekerjaan yang hebat, Tulsi Gabbard akan meninggalkan pemerintahan pada tanggal 30 Juni," tulis Trump, melansir Al Jazeera.
Menurut Trump, Tulsi telah bekerja dengan luar biasa. Ia dan pihak pemerintahan lainnya akan merindukannya.
Untuk sementara waktu, Wakil Direktur Utama Intelijen Nasional AS Aaron Lukas akan menggantikan posisi Gabbard sebagai pelaksana tugas (plt).
Gabbard menjabat di Kongres AS sebagai anggota Partai Demokrat selama 8 tahun, dalam periode 2013-2021.
Gabbard sempat ditugaskan selama invasi AS ke Irak. Pengalaman tersebut membentuk pandangannya yang sangat anti-intervensionis.
Setelah meninggalkan jabatannya, Gabbard keluar dari Partai Demokrat. Pada tahun 2020, ia mendukung Presiden AS Donald Trump. Janji Trump untuk mengakhiri 'petualangan' militer AS di luar negeri menjadi motivasi dukungannya.
"Pemerintahan Presiden Joe Biden saat itu membuat kita menghadapi berbagai perang di berbagai front, di seluruh dunia. Kita juga menjadi lebih dekat ke ambang perang nuklir daripada sebelumnya," ujar Gabbard dalam salah satu kampanye Trump di Detroit, Michigan.
Namun, pernyataan Gabbard di masa lalu sangat kontras dengan tindakan pemerintahan Trump saat ini.
Gabbard dilaporkan dikesampingkan saat pemerintah AS memutuskan untuk menculik pemimpin Venezuela, Nicolas Madura.
Selain itu, ia juga sempat bungkam mengenai perang di Iran. Namun, Gabbard kemudian buka suara dan membela keputusan pemerintah AS untuk melancarkan perang terhadap Iran.
"Presiden, bukan komunitas intelijen, adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan apa yang menjadi ancaman langsung dan apa yang bukan," ujar Gabbard kala itu.
 |
as a preferred source on Google