Beda Pendapat Vance vs Rubio, Kabinet Trump Terpecah soal Iran?

CNN Indonesia
Rabu, 01 Jul 2026 05:00 WIB
Israel Ambassador to the U.S. Yechiel Leiter, U.S. Ambassador to Lebanon Michel Issa, Lebanon Ambassador to the U.S. Nada Hamadeh Moawad, U.S. President Donald Trump, U.S. Secretary of State Marco Rubio, U.S. Ambassador to Israel Mike Huckabee and U.
Kabinet Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan terpecah menanggapi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Iran untuk mengakhiri perang. (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kabinet Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan terpecah menanggapi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Iran untuk mengakhiri perang.

Ketika Trump menuai kritik-terutama dari politikus dan kelompok pro Israel di AS atas MoU tersebut, Wakil Presiden JD Vance justru gencar tampil di berbagai media untuk membela kesepakatan yang dinilai Trump itu bisa mengakhiri perang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Vance menyebut perundingan tersebut telah menghasilkan "kemajuan yang baik" dan meletakkan "fondasi yang sangat kuat" agar kesepakatan final dengan Iran tercapai. Setelah MoU ini, AS-Iran memiliki waktu 60 hari untuk merampungkan perjanjian permanen.

Vance, yang memimpin perundingan dengan Iran di Swiss, juga melontarkan kritik keras kepada Israel karena secara terbuka menentang MoU tersebut. Vence bahkan mewanti-wanti kepada menteri Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, untuk menjaga sikap dan mendukung MoU ini.

"Donald J. Trump adalah satu-satunya kepala negara di dunia yang saat ini benar-benar berpihak kepada Israel," katanya kepada wartawan awal bulan ini.

"Seandainya saya berada di kabinet pemerintah Israel, saya tidak akan menyerang satu-satunya sekutu kuat yang masih saya miliki di dunia."

Vance bahkan menyindir pendekatan militer Israel selama ini dalam melindungi keamanan nasional yang kerap membombardir wilayah musuh tanpa pandang bulu hingga menyebabkan banyak korban sipil tewas.

"Anda adalah negara dengan sembilan juta penduduk. Anda tidak bisa terus menyelesaikan setiap persoalan keamanan nasional hanya dengan membunuh," ujar Vance, mengkritik pendekatan Israel yang mengandalkan kekuatan militer.

Dikutip Al Jazeera, berbeda dengan Vance, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menghindari kritik terbuka terhadap Israel dan lebih memilih melontarkan kecaman terhadap pemerintah Iran.

Pekan lalu, Rubio mengunjungi kawasan Timur Tengah untuk meyakinkan negara-negara Teluk, yang sempat menjadi sasaran serangan Iran selama perang berlangsung.

"Jalur pelayaran internasional (Selat Hormuz) bukan milik negara mana pun," kata Rubio saat berada di Bahrain pada 25 Juni lalu.

Ketika dimintai tanggapan mengenai kritik Vance, Rubio menghindari jawaban langsung dan justru mengungkit serangan Hezbollah terhadap sebuah pos pemeriksaan Israel awal pekan ini.

Namun hanya beberapa hari kemudian, Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan selama tiga hari, yang dipicu sengketa mengenai kendali atas Selat Hormuz.

Kedua pihak dijadwalkan menggelar perundingan teknis untuk meredakan ketegangan terkait selat tersebut.

Di tengah situasi itu, perbedaan nada pernyataan Vance dan Rubio dalam sepekan terakhir memicu spekulasi mengenai adanya perbedaan pandangan di dalam pemerintahan Trump.

Gedung Putih dengan tegas membantah adanya perpecahan tersebut.

Vance dan Rubio merupakan dua tokoh diplomasi paling berpengaruh dalam pemerintahan Trump. Keduanya sejak lama dikenal mewakili dua arus pemikiran berbeda dalam kebijakan luar negeri Partai Republik.

Sebelum menjabat wakil presiden, Vance kerap mengkritik keterlibatan Amerika Serikat dalam perang di luar negeri karena dianggap hanya membuang nyawa dan anggaran.

Sebaliknya, Rubio dikenal sebagai politikus "hawk" atau garis keras semasa menjadi senator, yang secara konsisten mendorong kebijakan lebih konfrontatif terhadap Iran, Rusia, dan Kuba.

Keduanya juga dipandang sebagai calon penerus Trump dan mewakili dua faksi besar dalam Partai Republik.

Sementara itu, di satu sisi terdapat kelompok neokonservatif yang cenderung mendukung intervensi militer Amerika di luar negeri.

Namun, di sisi lain adalah kelompok pemilih dan pembuat kebijakan Partai Republik yang meyakini bahwa banyak perang luar negeri dalam beberapa dekade terakhir hanya menimbulkan biaya besar dan risiko yang tidak sepadan.

(rds) Add as a preferred
source on Google


[Gambas:Video CNN]