Houthi Ancam Serang Bandara-bandara di Arab Saudi

Kelompok milisi Houthi di Yaman mengancam akan melancarkan serangan ke bandara-bandara di Arab Saudi.

Ancaman itu disampaikan setelah Houthi mengeklaim "pesawat tempur" Saudi mencoba mencegah pesawat sipil Iran di wilayah udara Yaman yang berupaya mendarat di Bandara Internasional Sanaa.

"Kami memperingatkan musuh Saudi yang kriminal agar tidak mengulangi upaya apa pun untuk melanggar wilayah udara kami atau agresi apa pun yang menargetkan negara kami. Tindakan seperti itu akan dibalas dengan respons komprehensif yang menargetkan bandara dan kepentingan vitalnya di darat dan laut," kata juru bicara Houthi, Yahya Saree, dalam sebuah pernyataan video.

Saree mengatakan kelompok tersebut menggagalkan upaya pesawat tempur Saudi untuk "menyusup" ke wilayah udara yang dikuasai Houthi pada pukul 05.20 waktu setempat.

Houthi menuduh jet tempur Saudi melanggar wilayah udara "untuk mencegah pesawat sipil Iran yang membawa lebih dari 200 warga yang terlantar, terluka, dan sakit" mendarat di ibu kota Yaman, Sanaa.

Penerbangan antara Sanaa yang dikuasai Houthi dan Teheran akan terus berlanjut terlepas dari "kemungkinan konsekuensi apa pun," kata Saree, dikutip dari Al Jazeera.

Media Houthi sebelumnya melaporkan bahwa pesawat tersebut berhasil mendarat dan kembali ke Teheran membawa delegasi Houthi untuk menghadiri pemakaman Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.

Kelompok Houthi mengatakan bahwa pasukannya siap untuk "segala pilihan" dan bahwa "mereka siap untuk melaksanakan arahan yang bertujuan untuk mematahkan pengepungan Saudi-Amerika" tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Ancaman terbaru ini mencuat beberapa bulan setelah pemerintah yang didukung Saudi dan Houthi menyetujui pertukaran tahanan terbesar mereka pada Mei.

Kelompok Houthi terlibat perang dengan pemerintah Yaman sejak 2015 dalam konflik yang telah menewaskan ratusan ribu orang dan memicu krisis kemanusiaan besar.

Mereka menguasai sebagian besar wilayah Yaman utara, termasuk sebagian besar pusat populasi, sementara pemerintah yang diakui secara internasional menguasai sebagian besar wilayah selatan.

Pertempuran antara mereka sebagian besar telah membeku sejak gencatan senjata yang dinegosiasikan PBB pada tahun 2022.