Netanyahu Disoraki & Diusir dari Parlemen Israel: Memalukan, Pergi!
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disoraki anggota parlemen oposisi saat menghadiri sidang parlemen Israel (Knesset) pada Selasa (15/7).
Sidang Knesset tersebut membahas serangkaian rancangan undang-undang kontroversial yang diusulkan koalisi pemerintah.
"Memalukan! Pergi! Keluar!" teriak puluhan anggota parlemen oposisi seperti diberitakan CNN pada Jumat (17/7).
Gelombang ejekan tersebut membuat suasana menjadi begitu ricuh hingga Netanyahu meninggalkan ruang sidang dan tidak mengikuti pemungutan suara.
Namun, rancangan undang-undang yang diusulkan koalisi pemerintah tetap disahkan. Ketidakhadiran Netanyahu tidak menghentikan dorongan legislasi yang dikebut koalisinya pekan ini.
Pengesahan itu dilakukan hanya beberapa hari sebelum Knesset dibubarkan pada Jumat (17/7) menjelang pemilihan umum (Pemilu) yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026.
Menurut para analis, sejumlah RUU kontroversial yang diselesaikan dengan cepat tersebut bertujuan memenuhi tuntutan sekutu Netanyahu dari kalangan Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) dan kelompok sayap kanan.
Analis politik Nadav Eyal menilai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Netanyahu untuk mempertahankan dukungan politik menjelang pemilu.
"Netanyahu sedang berjuang demi kelangsungan hidup politiknya, dan partai-partai Haredi sangat penting untuk itu," tulis Nadav Eyal.
Menurutnya, Netanyahu ingin menunjukkan kepada mitra Haredinya bahwa hanya dirinya yang mampu memenuhi kepentingan mereka.
Salah satu aturan yang paling menuai sorotan adalah menetapkan studi Taurat sebagai nilai dasar negara melalui Basic Law.
Para pengkritik menilai aturan itu dapat menjadi landasan hukum untuk mempertahankan pengecualian wajib militer bagi warga Yahudi ultra-Ortodoks apabila kembali diuji di Mahkamah Agung.
Selain itu, parlemen juga mengesahkan undang-undang yang memberikan kekebalan sementara bagi puluhan ribu warga Yahudi ultra-Ortodoks yang menghindari wajib militer hingga akhir Januari 2027.
Kebijakan tersebut memicu kritik karena militer Israel mengaku masih kekurangan sedikitnya 12.000 personel di tengah konflik yang masih berlangsung.
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengeluarkan peringatan terbuka yang menyebut legislasi tersebut "tidak masuk akal" dan tidak sesuai dengan kebutuhan militer.
Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan itu berpotensi mengikis kepercayaan prajurit yang menjalankan wajib militer.
Pernyataan Zamir memicu reaksi keras dari sekutu Netanyahu. Sejumlah anggota Partai Likud menyerukan pemecatannya, sementara Ketua Partai Shas Aryeh Deri menuduh Zamir telah "bermain politik."
Meski tetap disahkan, UU tersebut langsung menghadapi tantangan hukum.
Beberapa jam setelah pemungutan suara, partai-partai oposisi mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Israel, yang kemudian mengeluarkan perintah sementara untuk menangguhkan pemberlakuan aturan tersebut.
Undang-Undang terkait wajib militer hanyalah satu bagian dari kompromi politik dalam koalisi. Pekan ini, parlemen juga mengesahkan rancangan undang-undang yang mengubah regulasi penyiaran.
Para pengkritik menilai aturan itu memperluas pengaruh pemerintah terhadap media dan mengancam kebebasan pers.
Selain itu, parlemen menyetujui perluasan program pendidikan tinggi yang memisahkan mahasiswa berdasarkan gender.
Kebijakan itu menuai kritik keras dari kalangan universitas dan kelompok perempuan karena dinilai mendiskriminasi perempuan, melemahkan prinsip kesetaraan, serta mengancam standar akademik.
Mitra koalisi lainnya juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mendorong agenda masing-masing.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan paket pendanaan permukiman Yahudi di Tepi Barat senilai sekitar 2,4 miliar shekel atau sekitar US$790 juta.
Dana itu akan digunakan untuk membangun lingkungan permukiman baru dan akses jalan, sekaligus mengungkap keputusan sebelumnya yang melegalkan 34 pos permukiman baru.
Menurut Smotrich, jumlah permukiman baru yang disetujui selama pemerintahan saat ini telah mencapai 104.
Di sisi lain, survei Channel 12 menunjukkan mayoritas publik Israel juga tidak mendukung paket legislasi tersebut.
Sebanyak 66 persen responden menolak aturan yang menjadikan studi Taurat sebagai nilai dasar negara, sementara 61 persen menginginkan pemerintahan berikutnya tidak lagi melibatkan partai-partai Yahudi ultra-Ortodoks dalam koalisi.
Meski demikian, Netanyahu diyakini bertaruh bahwa dampak politik dari kebijakan tersebut hanya bersifat sementara.
Seorang sumber dari Partai Likud mengatakan ingatan publik cenderung pendek, sehingga menjaga soliditas koalisi dinilai lebih penting dibanding ketidakpopuleran satu undang-undang tertentu.
Sumber itu juga menilai Netanyahu tidak terlalu mengkhawatirkan kemungkinan campur tangan pengadilan, karena pertarungan hukum justru dapat memperkuat narasi anti-peradilan yang selama ini menjadi salah satu tema utama kampanyenya.
(van/chri)