AS Marah Malaysia Mau Usir Warga Israel, PM Anwar Ibrahim Masa Bodoh
Amerika Serikat melalui pernyataan para anggota Kongres menyampaikan kemarahan dan ancaman terhadap Malaysia yang berencana mengusir warga Israel di negara itu.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim segera merespons dan menegaskan tidak akan takut tekanan hingga ancaman dari AS terkait kebijakan negaranya mengusir warga negara Israel.
Anwar kembali menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak melanggar hukum internasional apa pun karena memiliki kebijakan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingin menanggapi para anggota parlemen Amerika Serikat, setidaknya beberapa di antaranya, yang secara tegas menyatakan bahwa Malaysia melanggar hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa," kata Anwar seperti dikutip dari the Star.
"Ini benar-benar tidak masuk akal. Sejauh yang kami ketahui, kebijakan ini telah diadopsi oleh Malaysia selama beberapa dekade," ia menambahkan.
Anwar kembali menegaskan bahwa kebijakan Malaysia tidak memperbolehkan warga Israel tinggal di negaranya sama sekali bukan sentimen anti-semit.
"Kami menentang kehadiran warga negara Israel mana pun di sini, bukan orang Yahudi, tetapi warga negara Israel karena mereka terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, dan penindasan serta penjajahan berkelanjutan terhadap Palestina dan Gaza," tutur Anwar.
Ancaman AS disampaikan para anggota Kongres yang mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonominya dengan Malaysia. Pernyataan itu dikemukakan sebagai reaksi atas pernyataan Anwar tentang deportasi warga negara Israel yang memiliki kewarganegaraan ganda.
Anggota Kongres AS Greg Landsman, Josh Gottheimer, Jimmy Panetta, Dan Goldman, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, Brad Sherman, dan Jake Auchincloss, dalam sebuah surat bersama mendesak Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengklarifikasi langkah-langkah yang harus diambil sebagai tanggapan atas pernyataan Anwar.
Para anggota Kongres AS mengatakan bahwa Malaysia selama ini menerima bantuan keamanan, termasuk program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET), yang membiayai pelatihan militer profesional AS bagi personel militer Malaysia.
"Mereka (Malaysia) juga mendapat manfaat signifikan dari akses ke teknologi dan pasar kami. Mengingat poin-poin pengaruh diplomatik ini, kami percaya AS harus menjelaskan kepada Anwar dan pemerintahannya bahwa, dengan bantuan dan dukungan kami, ada harapan bahwa mereka tidak akan menargetkan warga negara salah satu sekutu terdekat kami," demikian tertulis dalam surat bersama anggota Kongres AS.
"Jika Malaysia menolak untuk membatalkan kebijakan diskriminatif ini dalam waktu 15 hari, kami mendesak penangguhan pendanaan IMET. Kami sangat mendesak Anda (Rubio) untuk menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk memperjelas bahwa perilaku ini membawa konsekuensi," tambah mereka.
(bac) Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]