Runtuhnya Waduk Liulan Picu Sorotan soal Infrastruktur Bendungan China
Runtuhnya Waduk Liulan di Guangxi, China selatan, pada awal Juli lalu kembali memunculkan sorotan terhadap sistem pengelolaan bendungan di Negeri Tirai Bambu.
Sejumlah pengamat menilai insiden tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas terkait kualitas infrastruktur, transparansi, dan tata kelola waduk di China.
China memiliki hampir 100.000 bendungan dan waduk, jumlah terbanyak di dunia. Infrastruktur tersebut dibangun untuk menyimpan air, menghasilkan listrik, serta mengendalikan banjir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun setiap musim hujan bendungan-bendungan itu justru berpotensi menjadi sumber bencana apabila tidak dikelola dengan baik.
Sun Lee menilai salah satu persoalan utama adalah praktik pelepasan air dari waduk tanpa pemberitahuan yang memadai kepada masyarakat di wilayah hilir," ujar pengamat geopolitik Sun Lee.
Menurutnya, pintu air kerap dibuka pada malam hari ketika sebagian besar warga sedang beristirahat sehingga waktu untuk melakukan evakuasi menjadi sangat terbatas. Ia mengutip kesaksian warga di Guangxi yang menyebut banjir datang secara tiba-tiba hingga menenggelamkan permukiman dan memaksa sebagian penduduk menyelamatkan diri ke atap rumah.
Dalam pandangan Lee, kurangnya transparansi membuat bencana lebih mudah dipersepsikan sebagai akibat faktor alam semata, padahal ia menilai pengelolaan waduk juga berkontribusi terhadap besarnya dampak yang ditimbulkan.
Insiden Waduk Liulan
Perhatian Lee kemudian tertuju pada runtuhnya Waduk Liulan di Kota Hengzhou, Nanning, Guangxi, pada 6 Juli setelah wilayah itu diguyur hujan lebat akibat Topan Maysak.
Ia mengatakan bahwa warga mulai melihat air meluap sekitar pukul 03.00 dini hari sebelum bendungan akhirnya jebol beberapa jam kemudian. Banjir disebut merendam sejumlah wilayah, menghancurkan lahan pertanian dan kolam ikan, serta memutus akses jalan, listrik, dan komunikasi bagi banyak warga.
Otoritas setempat kemudian menaikkan status tanggap darurat banjir ke tingkat tertinggi dan mengerahkan tim penyelamat serta melakukan evakuasi warga terdampak. Pemerintah Kota Nanning juga menyatakan sebagian besar wilayahnya mengalami hujan lebat hingga sangat lebat dalam beberapa hari sebelumnya.
Menurut Lee, tragedi tersebut bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri.
Ia mengutip dokumen Biro Sumber Daya Air setempat pada 2022, yang menurutnya, menunjukkan puluhan proyek konservasi air belum menyelesaikan pemeriksaan kualitas konstruksi, termasuk proyek penguatan Waduk Liulan.
"Kondisi itu menunjukkan adanya persoalan kualitas pembangunan dan pengawasan terhadap infrastruktur air yang telah berlangsung selama bertahun-tahun," ungkap Lee.
Saat ini, lanjut Lee, banyak bendungan di China dibangun puluhan tahun lalu dengan standar konstruksi yang kini dipertanyakan. Selain itu, berbagai fungsi bendungan, mulai dari pembangkit listrik, irigasi, hingga pengendalian banjir, disebut dapat menimbulkan tekanan tambahan terhadap struktur ketika curah hujan meningkat.
Ia juga mengaitkan insiden Liulan dengan tragedi Bendungan Banqiao di Provinsi Henan pada 1975 yang menjadi salah satu bencana bendungan paling mematikan dalam sejarah.
Lee menyebut pemerintah China selama bertahun-tahun telah membatasi informasi mengenai skala tragedi tersebut. Ia menilai pola serupa masih terlihat dalam penanganan berbagai insiden bendungan hingga saat ini.
Risiko keamanan sistem bendungan China
Di balik data kerusakan, Lee menyoroti dampak yang dirasakan masyarakat.
Ia mengutip kesaksian warga yang menyebut banjir mencapai lantai dua rumah hanya dalam hitungan jam, membuat banyak keluarga terjebak tanpa makanan maupun pasokan dasar. Sejumlah warga juga dilaporkan kehilangan anggota keluarga akibat derasnya arus banjir.
Kisah-kisah tersebut mencerminkan risiko yang terus dihadapi masyarakat yang tinggal di kawasan hilir bendungan setiap musim hujan. Lee berpendapat sistem pengelolaan bendungan di China masih memiliki kelemahan mendasar.
Ia menilai kurangnya peringatan dini, lemahnya pengawasan terhadap kualitas konstruksi, serta terbatasnya keterbukaan informasi menyebabkan berbagai persoalan terus berulang.
Lee juga menyoroti meningkatnya penggunaan telepon seluler dan media sosial yang, menurutnya, membuat dokumentasi warga mengenai kondisi di lapangan lebih mudah tersebar sehingga memberikan gambaran yang berbeda dari narasi resmi pemerintah.
Meski demikian, ia menilai perubahan tersebut belum diikuti peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan bendungan.
"Bendungan yang semula dibangun sebagai simbol pembangunan kini justru menjadi sumber kekhawatiran bagi sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah hilir," ucap Lee.
"Tanpa peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan standar rekayasa dan pengelolaan infrastruktur, risiko bencana serupa akan terus membayangi kawasan-kawasan yang bergantung pada sistem bendungan di China," pungkasnya.
(dna) Add
as a preferred source on Google