Jepang Bentuk Badan Intelijen Terpusat, Perdana Sejak Perang Dunia II

Jepang meluncurkan badan intelijen terpusat baru akhir pekan ini.

Badan intelijen yang diluncurkan Jumat (31/7) itu menjadi yang pertama dibentuk negara tersebut sejak Perang Dunia II berakhir. Mengutip dari CNN, badan itu menjadi sebuah langkah kontroversial yang dikhawatirkan sebagian orang menyimpang dari cita-cita pasifis Tokyo.

Badan atau biro intelijen itu menggantikan menggantikan struktur sebelumnya untuk perubahan yang lebih luas yang dapat mencakup undang-undang anti-mata-mata dan badan intelijen luar negeri baru yang mirip dengan CIA di Amerika Serikat (AS), atau MI6 di Inggris.

Badan itu dipimpin langsung Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. Kemudian Kazuya Hara yang sebelumnya memimpin kantor penelitian dan intelijen kabinet (CIRO) ditunjuk menjadi Direktur Badan Intelijen yang baru dibentuk itu.

"Pembentukan dewan ini menandai langkah pertama dalam reformasi intelijen Jepang," kata Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara dalam konferensi pers, dikutip dari Anadolu

"Badan-badan ini akan memungkinkan pemerintah untuk membuat "keputusan yang tepat berdasarkan intelijen yang lebih berkualitas dan tepat waktu," tambahnya.

Badan baru itu pun langsung menggelar rapat perdana intelijen pada hari pembentukannya.

CNN memberitakan Takaichi telah memimpin upaya-upaya pembentukan badan intelijen terpusat ini sejak terpilih pada Oktober lalu.

"Sebagai seorang konservatif yang teguh, ia telah menganjurkan peningkatan keamanan dan pertahanan, serta mendukung revisi konstitusi pasifis Jepang," demikian diberitakan kantor berita di AS tersebut.

Selain itu, pemerintahan Takaichi juga telah menjalin komunikasi dengan sekutu di barat termasuk AS dan Jerman untuk meminta saran tentang penguatan kemampuan intelijennya.

Sebelumnya badan intelijen utama Jepang adalah CIRO yang memiliki sekitar 700 karyawan, dan mempunyai sedikit kewenangan.

Tim intelijen lainnya di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Pertahanan, Badan Kepolisian Nasional, dan cabang-cabang lainnya. Profesor ilmu politik di Universitas Temple, Jepang, James DJ Brown, mengatakan semua intelijen itu mengumpulkan informasi tetapi seringkali gagal untuk berbagi intelijen secara kohesif atau strategis.

Dalam kerangka kerja baru ini, biro tersebut akan berfungsi sebagai badan inti yang mengoordinasikan sistem intelijen nasional Jepang dengan mengintegrasikan fungsi intelijen dari berbagai lembaga pemerintah. Termasuk dari Kepolisian Nasional, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan, sehingga secara efektif menjadi "pusat komando" untuk operasi intelijen.

Tokko di era Perang Dunia II

Namun, kantor berita China, Xinhua, memberitakan reformasi intelijen yang dipromosikan pemerintahan Takaichi telah memicu kontroversi di Jepang.

Banyak media lokal membandingkan langkah-langkah tersebut dengan Tokko, Kepolisian Tinggi Khusus Jepang yang terkenal kejam, dan Undang-Undang Pelestarian Perdamaian sebelum dan selama Perang Dunia II. Keduanya terkait dengan pengawasan pemerintah dan penindasan perbedaan pendapat.

Tokko adalah organisasi polisi rahasia yang digunakan pemerintah Jepang sebelum perang untuk menekan gerakan sosial domestik dan menegakkan pengawasan ideologis, yang beroperasi di bawah kerangka hukum Undang-Undang Pelestarian Perdamaian.

"Diberlakukan pada tahun 1925, undang-undang yang terkenal kejam ini awalnya digunakan untuk menindak aktivis antiperang, gerakan buruh, dan cendekiawan sayap kiri, tetapi cakupannya kemudian terus meluas hingga akhirnya memengaruhi seluruh penduduk," demikian dikutip dari Xinhua.