Xi Jinping Perketat Pengawasan di 60 Tahun Revolusi Kebudayaan China
China memasuki peringatan ke-60 Revolusi Kebudayaan pada 2026, namun momen bersejarah yang mengubah kehidupan jutaan orang tersebut berlalu tanpa ada satu pun gestur atau perayaan resmi dari pemerintah.
Analis geopolitik Hu Zimo menyoroti kesengajaan di balik sikap diam pemerintah China tersebut. Ia menilai langkah itu mencerminkan kondisi politik negara saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Partai sama-sama berusaha merayakan Mao, yang meluncurkan Revolusi Kebudayaan, dan juga Deng, yang mengubur serta mengkritiknya sebagai bagian dari sejarah kuasi-linear," ujar Hu.
Menurut Hu, merayakan dua tokoh yang bertolak belakang itu merupakan hal yang mustahil, sehingga Xi memutuskan untuk menghapus dan mengabaikan Revolusi Kebudayaan.
Hu menyebut bahwa ketakutan negara terhadap sejarah membuat tindakan pengawasan memori publik menjadi begitu masif.
"Kesunyian seperti ini memang disengaja. Ini mencerminkan iklim politik di mana memori publik dipantau, arsip dibatasi, dan mereka yang mencoba melestarikan sejarah menghadapi tekanan yang kian intensif setiap tahunnya," ungkap Hu.
Tekanan terhadap peneliti lanjut usia dan pengarsip swasta
Merujuk pada laporan China Unofficial Archives, tekanan keras menyasar para warga senior di seluruh China yang menghabiskan puluhan tahun mengumpulkan dokumen, mewawancarai penyintas, dan menulis catatan pribadi. Aktivitas mandiri yang dilakukan di rumah-rumah pribadi ini kini dianggap otoritas lokal sebagai potensi sumber ketidakstabilan.
Sejumlah pensiunan pekerja dan mantan pelajar di berbagai provinsi mendapat kunjungan mendadak dari pejabat setempat. Mereka diminta menyerahkan naskah, menghapus berkas digital, hingga diancam pemotongan uang pensiun jika tidak menghentikan proyek sejarah mereka.
"Memori diperlakukan sebagai sesuatu yang berisiko," sebut Hu, mengenai penekanan terhadap para peneliti independen tersebut.
Pengetatan di berbagai sektor: toko cetak, bandara, hingga universitas
Pengawasan di bawah Xi Jinping juga memperketat ruang gerak usaha kecil dan lembaga pendidikan.
Pemilik toko fotokopi lingkungan diinstruksikan memverifikasi setiap dokumen yang dicetak dan melaporkan konten yang menyinggung era Mao. Kegagalan melapor berisiko penutupan usaha atau penjara, sementara pelaporan yang berhasil diimbali imbalan uang.
Pelancong yang kembali dari Hong Kong atau luar negeri kerap mendapati buku-buku mereka disita di bandara tanpa penjelasan. Sistem peradilan menghindari persidangan, menggantung kasus selama bertahun-tahun.
Mahasiswa pascasarjana menghindari topik era Mao, sementara para profesor membatasi penelitian mereka hanya pada kompilasi arsip. Peringatan 60 tahun berlalu tanpa konferensi akademis, kuliah umum, atau publikasi peringatan.
Mengenai sikap keras otoritas terhadap ingatan sejarah ini, Hu mengatakan bahwa pemimpin tertinggi China berusaha mencegah refleksi apa pun yang dapat menantang kekuasaannya.
"Masa lalu diperlakukan sebagai ancaman. Mereka yang mencoba mengingat, diperlakukan sebagai calon pembangkang," kata Hu.
Meski demikian, Hu menilai bahwa upaya pemerintah untuk menghapus sejarah tidak sepenuhnya berhasil meredam memori masyarakat.
"Kegigihan ingatan pribadi menunjukkan bahwa perintah administratif tidak dapat memadamkan sejarah. Sejarah tetap hadir dalam kehidupan mereka yang mengalaminya dan dalam naskah-naskah yang terus mereka hasilkan, bahkan ketika mereka tahu bahwa mempublikasikannya mungkin akan memakan waktu hingga bergenerasi-generasi," pungkas Hu.