Apakah Trump Bisa Tekan Negara Lain Agar Setop Kerja Sama dengan Iran?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam negara-negara lain yang membantu Iran akan mendapat sanksi ekonomi yang besar dan dahsyat.
Dalam unggahan di media sosial buatannya, Truth Social, Trump bahkan mengatakan tindakan tersebut merupakan ekonomi paling menghancurkan terhadap Iran.
"Hari ini, saya mengumumkan operasi ekonomi paling menghacurkan yang pernah dilakukan terhadao negara MANAPUN! Ini akan menjadi Perang Ekonomi dan Isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Trump.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menepis ancaman itu dan menyebut sebagai pengalihan perhatian dari krisis yang dihadapi Amerika Serikat.
"Pengalihan perhatian dari krisis Amerika sendiri: utang yang belum pernah terjadi sebelumnya & biaya bunga yang melonjak," ungkap Araghchi, dikutip Al Jazeera.
Lalu, apakah Trump betul-betul bisa menekan negara lain berhenti bekerja sama dengan Iran?
Iran adalah anggota kelompok produsen minyak OPEC dan minyak merupakan ekspor utamanya.
Sebelum perang, Iran mengekspor sekitar 1,3 juta hingga 1,5 juta barel minyak mentah per hari, menghasilkan sekitar $115 juta per hari - atau $3,45 miliar per bulan - pada awal Februari.
Pada awal Maret, Iran menutup rute perdagangan minyak global Selat Hormuz untuk menekan AS dan Israel setelah digempur habis-habisan pada akhir Februari.
Kemudian AS membalas dengan memblokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran. Lalu pada Mei, ekspor minyak mentah Iran turun ke level terendah dalam setidaknya enam tahun, di bawah 300.000 barel per hari.
Pada Juni, AS dan Iran sepakat meneken nota kesepahaman (MoU) untuk menghentikan perang. Perjanjian ini memberi waktu mereka 60 hari agar bernegosiasi dan mengizinkan Iran mengekspor minyak mentahnya.
Pemberian izin itu sekaligus meringankan krisis energi yang disebabkan perang yang dimulai Amerika Serikat serta sekutunya Israel terhadap Iran.
Setelah periode MoU berakhir, AS kembali menjatuhkan sanksi terhadap minyak Iran.
Pada Rabu lalu, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati mengatakan ekspor minyak negara ini menurun di tengah perang dan sanksi.
Ekspor non-minyak antara awal tahun fiskal Iran pada 21 Maret dan 16 Agustus mencapai hampir 15 miliar dolar AS , sementara impor mencapai 17 miliar dolar AS. Perdagangan juga menurun 24 persen dibandingkan tahun lalu.
Tahun lalu, dari Maret 2025 hingga Januari 2026, total perdagangan non-minyak Iran mencapai 94 miliar dolar AS.
Beberapa mitra dagang utama Iran meliputi Uni Emirat Arab (UEA), China, India, Turki, dan Jerman. Namun, UEA mengumumkan embargo perdagangan tanpa batas waktu terhadap Iran pekan ini.
Peneliti senior non-residen di Middle East Council on Global Affairs, Frederic Schneider, mengatakan sanksi memang bisa menekan Iran tapi tak bisa mengakhirinya.
"Ekspor minyak mentah Iran mencapai rekor tertinggi, sekitar 1,7 juta barel per hari, dengan sebagian besarnya dikuasai China," kata Schneider ke Al Jazeera.
Dia lalu berujar, "Sanksi memang meningkatkan biaya perdagangan dengan Iran, tetapi tidak dapat mengakhirinya."
Di luar itu, China telah melarang perusahaan-perusahaannya sendiri untuk mematuhi sanksi AS. Turki dan Pakistan juga masih menjalin hubungan dagang dengan Iran.
Ankara sejak 2018 bahkan menyatakan tidak akan bergabung dengan sanksi AS terhadap Iran.
Sementara itu, pengacara yang berspesialisasi dalam hukum internasional publik dan hukum perdagangan Shantanu Singh mengatakan tak ada negara yang memiliki kekuasaan untuk memberlakukan embargo total terhadap perdagangan dengan Iran atau negara lain mana pun tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan PBB.
"Apa yang diizinkan Presiden AS untuk lakukan berdasarkan hukum AS dan telah dilakukannya di masa lalu adalah memberlakukan sanksi sepihak yang melumpuhkan penggunaan lembaga keuangan AS untuk perdagangan internasional dengan Iran," kata dia ke Al Jazeera.
Profesor madya bidang pemerintahan di Universitas Georgetown di Qatar Paul Musgrave juga mengatakan sulit bagi Trump memberlakukan konsekuensi ekonomi ke negara yang berbisnis dengan Iran.
"Trump mencoba untuk secara sepihak menerapkan sanksi terkoordinasi yang secara tradisional membutuhkan koordinasi multilateral, dan itu berarti melibatkan China, Rusia, dan Dewan Keamanan PBB," ungkap Musgrave.
Anggota Tetap Dewan Keaman PBB yaki AS, Prancis, Inggris, Rusia, China. Dua negara terakhir menjalin relasi yang dekat dengan Iran. Jika sampai ada rapat khusus atau bahkan usul resolusi Beijing dan Moskow bisa menggunakan hak vetonya.
(isa/bac)