China Terus Promosi 'Rencana 5 Tahun' Demi Perluas Pengaruh di Pasifik
China dinilai "sangat mungkin" telah mengoordinasikan kampanye terarah di seluruh wilayah Kepulauan Pasifik, untuk menunjukkan bahwa strategi pembangunan lokal di kawasan tersebut harus diselaraskan dengan "Rencana Lima Tahun" (Five-Year Plan) terbaru milik Beijing.
Temuan tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru berjudul "China's Model on the Offensive: Why China's Five-Year Plan Promotion in the Pacific Matters" yang dirilis oleh lembaga think tank berbasis di Washington, The Alliance Futures Initiative (TAFI).
Dalam laporannya, TAFI mendokumentasikan bahwa di delapan dari sembilan negara kepulauan Pasifik yang memiliki kedutaan besar China, para kepala perwakilan diplomatik Beijing menerbitkan tulisan opini (op-ed) di media lokal. Tulisan tersebut mempromosikan keunggulan kerangka kebijakan nasional yang diusulkan China akhir tahun lalu dan disahkan secara resmi pada Maret 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagi audiens internasional, Republik Rakyat China (RRC) secara sengaja membingkai ulang Rencana Lima Tahun dari dokumen perencanaan domestik menjadi cetak biru pertumbuhan dan kerja sama global yang dapat diprediksi dan ilmiah," tulis laporan TAFI .
Sejak Oktober 2025, TAFI melacak aktivitas kedutaan besar China dan menemukan lebih dari 30 kasus di mana para duta besar mempromosikan Rencana Lima Tahun tersebut. TAFI menyebut frekuensi, kemiripan, dan waktu keluarnya konten mengindikasikan adanya arahan langsung dari Kementerian Luar Negeri China.
Selain publikasi media, para diplomat China juga melakukan penjangkauan tata kelola bilateral secara langsung dan menggelar pengarahan diplomatik dengan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia bisnis maupun pemerintahan.
Strategi persuasi dibanding pemaksaan
Penulis laporan sekaligus Asisten Direktur Penelitian TAFI, Jonah Bock, menjelaskan kepada Radio Free Asia (RFA) bahwa aspek kunci dari kampanye ini adalah penggunaan persuasi, bukan pemaksaan. Bock mencontohkan beberapa langkah persuasi diplomasi China.
Di Vanuatu, Duta Besar Li Minggang memuji pengawasan pelayanan sipil China dalam pertemuan dengan Ombudsman Hamilson Bulu. Sementara di Naoero (dahulu Nauru), Duta Besar Lyu Jin mendiskusikan kerja sama peradilan dengan Ketua Mahkamah Agung Jay Udit.
"Ombudsman mengaudit pemerintah dan peradilan membatasinya. Jadi hal-hal ini benar-benar membantu membentuk bagaimana pemerintah Pasifik beroperasi dalam model China sendiri. Dan pentingnya hal ini adalah normalisasi," ujar Jonah Bock.
Bock menambahkan bahwa persuasi merupakan strategi yang relatif murah namun efektif bagi Beijing.
"Pemaksaan itu mahal dan menimbulkan perlawanan. Tetapi persuasi tidak. Sangat murah bagi China untuk melakukannya. Jika mereka berhasil membuat negara-negara ini menggunakan strategi dan model pembangunan China, maka para pejabat ini akan mulai berpikir seperti China dan lebih bersedia atas ide mereka sendiri untuk bekerja sama dengan China," jelas Bock kepada RFA.
Tiga tema utama promosi Beijing
Dalam laporannya, TAFI mencatat bahwa para duta besar China berfokus pada tiga topik utama saat menjelaskan manfaat penyelarasan dengan Rencana Lima Tahun, yaitu Pembangunan Hijau, Keterbukaan Ekonomi dan Kesejahteraan Bersama.
Di Fiji, Federasi Mikronesia (FSM), dan Tonga, kedubes China menyebut Beijing menyumbang seperempat kawasan hijau baru dunia dan membangun sistem pembangkit listrik bersih terbesar di dunia.
Untuk Keterbukaan Ekonomi, terutama di Fiji dan Papua Nugini (PNG), narasi difokuskan pada penolakan proteksionisme, dengan menyoroti pencabutan pembatasan investasi asing di sektor manufaktur China.
Sementara di FSM, Duta Besar Wu Wei menyoroti sistem pendidikan dan keamanan China yang meningkatkan rasa kebahagiaan dan keamanan masyarakat.
Implikasi geopolitik dan rekomendasi untuk AS
Bock memperingatkan jika China mencapai semua tujuannya di Pasifik, wilayah tersebut bisa menjadi kurang bersahabat bagi kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Taiwan.
Pengadopsian model tata kelola China juga dinilai dapat menanamkan benih otoritarianisme serta menciptakan ketergantungan ekonomi.
Untuk mengimbangi langkah Beijing, laporan TAFI memberikan sejumlah rekomendasi bagi Washington. TAFI menyarankan AS untuk mengutamakan penguatan hubungan dengan FSM, Kepulauan Marshall, Palau, dan PNG karena posisi pertahanan dan rantai pulau kedua (second-island-chain).
AS juga didorong untuk bersaing di ranah institusional melalui pertukaran peradilan, pelatihan sektor hukum, dan kemitraan pelayanan sipil-seperti program proses legislatif staf parlemen Kepulauan Solomon dengan Kongres AS di Washington D.C.
Selain itu, AS juga disarankan memanfaatkan modal swasta ketika bantuan pemerintah bergerak terlalu lambat.
Untuk rekomendasi terakhir, AS didorong mendokumentasikan dan mempublikasikan tindakan China di Pasifik untuk membuktikan bahwa klaim "tidak ikut campur" (non-interference) yang sering digembar-gemborkan Beijing sebenarnya telah dilanggar oleh materi terbitan kedubes mereka sendiri.
(dna)