Korsel Minta RI Beri Insentif Baterai Nikel untuk Dorong Ekosistem EV

Korea Selatan meminta pemerintah Indonesia memberikan insentif dan kemudahan regulasi baterai berbasis nikel guna memperkuat pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

Political Section Chief Kedutaan Besar Korea Selatan Uhm Taeho mengatakan permintaan tersebut menjadi salah satu topik yang tengah dibahas pemerintah Korea dan Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk mendukung investasi perusahaan Korea sekaligus memperluas ekosistem EV yang telah dibangun di Indonesia.

"Kami benar-benar berharap pemerintah Indonesia memberikan insentif dan kemudahan regulasi untuk baterai yang menggunakan nikel, yang akan bermanfaat bagi Indonesia," kata Uhm dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Rabu (26/8).

Uhm menjelaskan Korea melihat pengembangan ekosistem EV di Indonesia sebagai bagian dari kemitraan industri kedua negara. Hyundai Motors, misalnya, telah menanamkan investasi melalui pembangunan fasilitas manufaktur di Cikarang.

Ia mengatakan investasi tersebut juga menyerap tenaga kerja Indonesia. Menurut Uhm, pekerja yang ditemuinya saat mengunjungi fasilitas Hyundai di Cikarang merupakan warga Indonesia.

"Kami tidak membawa pekerja Korea ke sini ketika berinvestasi di Indonesia. Kami mempekerjakan orang Indonesia, melatih orang Indonesia, dan mengembangkan tenaga kerja Indonesia. Kami juga benar-benar menyatu dengan industri Indonesia. Itu adalah contoh utamanya," ujarnya.

Uhm mengatakan investasi Hyundai tak berhenti pada fasilitas manufaktur kendaraan. Hyundai juga bekerja sama dengan LG CNS untuk membangun pabrik baterai nikel di Indonesia.

Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan komitmen perusahaan untuk mempertahankan dan memperluas bisnisnya di Indonesia. Penggunaan baterai berbasis nikel juga dinilai relevan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen nikel.

"Kami mendorong sistem mobil EV Hyundai dan mempromosikannya di Indonesia karena Hyundai menggunakan baterai yang menggunakan nikel," kata Uhm.

Selain Hyundai, Uhm menyebut perusahaan Korea EcoPro telah menginvestasikan lebih dari US$1 miliar atau setara Rp17,70 triliun (asumsi kurs Rp17.706 per dolar AS) di industri peleburan nikel Indonesia. Menurutnya, masuknya perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan adanya efek berantai dari pembangunan ekosistem EV.

Ia mengatakan kehadiran Hyundai dan peluang kolaborasi di Indonesia dapat menarik investasi Korea lainnya, sekaligus membantu pengembangan industri di dalam negeri.

Uhm kemudian menjelaskan alasan Korea mendorong penggunaan baterai berbasis nikel. Menurutnya, baterai jenis tersebut memiliki karakteristik mudah didaur ulang dan lebih ramah lingkungan, meski biaya produksinya relatif lebih tinggi.

"Masalahnya, ada berbagai jenis baterai. Baterai nikel, karena sifatnya, mudah didaur ulang dan lebih ramah lingkungan, tetapi sedikit lebih mahal," ujarnya.

Karena itu, Korea berharap pemerintah Indonesia mempertimbangkan insentif dan kemudahan regulasi untuk baterai nikel. Uhm mengatakan pembahasan mengenai hal tersebut tengah berlangsung antara kedua pemerintah.

"Ini adalah salah satu topik yang benar-benar sedang kami diskusikan dengan pemerintah Indonesia. Saya berharap ini bisa menjadi pendalaman lebih lanjut dari kerja sama kita dalam ekosistem EV," katanya.

Korea dan RI Bangun Rantai Nilai EV

Direktur Divisi Asia Tenggara 1 Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Mina Ryu mengatakan kerja sama ekonomi menjadi salah satu fondasi awal hubungan Indonesia-Korea.

Menurut Mina, kedua negara memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Indonesia memiliki sumber daya alam, tenaga kerja yang muda dan dinamis, serta pasar domestik yang besar. Sementara Korea memiliki teknologi, modal, dan pengalaman industri.

Kerja sama investasi Korea di Indonesia, kata dia, telah berkembang dari sektor tekstil dan garmen ke elektronik, baja, petrokimia, bioteknologi, hingga kendaraan listrik dan baterai.

Mina mencontohkan pembangunan fasilitas manufaktur Hyundai yang memproduksi Ioniq 5 sebagai salah satu perkembangan kerja sama tersebut.

"Bersama dengan pabrik sel baterai, Korea dan Indonesia kini bekerja membangun rantai nilai EV yang menghubungkan nikel Indonesia, baterai, dan kendaraan listrik. Ini tidak hanya berkontribusi pada kerja sama industri, tetapi juga pada pengembangan industri hilir Indonesia dan penciptaan nilai tambah domestik yang lebih besar," ujarnya.

Mina juga menyebut ekosistem EV Korea di Indonesia telah berkembang hingga tahap manufaktur. Ia mencontohkan Kona Electric yang disebutnya memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekitar 80 persen.

Dalam KTT pada April 2026, kedua negara juga telah menyepakati peningkatan kerja sama di sektor kendaraan listrik.

Investasi dan Teknologi Jadi Kepentingan RI
Dari sisi Indonesia, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan Korea merupakan mitra penting bagi Indonesia, termasuk dari sisi investasi dan teknologi.

Ia menyebut komitmen investasi Korea di Indonesia mencapai lebih dari US$11 miliar atau setara Rp194,74 triliun sepanjang 2020-2024. Angka tersebut masih dihitung untuk periode terbaru.

"Dan kedua, Korea Selatan juga penting bagi Indonesia dari sisi teknologi, karena kesenjangan teknologi antara Indonesia dan Korea dapat menjadi sesuatu yang ingin kita eksplorasi untuk kerja sama bilateral lebih lanjut," kata Vahd.

Menurut Vahd, kerja sama EV dan pengembangan energi yang lebih bersih juga berkaitan dengan kepentingan Indonesia untuk mempertahankan akses pasar.

"Kebutuhan Indonesia untuk melakukan pengurangan karbon lebih dari sekadar kewajiban moral, tetapi juga didorong oleh kebutuhan untuk memiliki akses pasar," ujarnya.

Ia mengatakan komitmen RI untuk mengembangkan sumber energi alternatif di luar batu bara dan energi berbasis fosil telah berlangsung lintas pemerintahan.

Namun, Vahd menilai tantangan kerja sama tersebut kini menjadi lebih kompleks seiring perubahan situasi global. Rivalitas China dan Amerika Serikat (AS) serta berbagai konflik di dunia turut memengaruhi prioritas dan pilihan kebijakan Indonesia dalam menentukan mitra kerja sama.

"Tantangan dalam ekonomi, lingkungan, dan juga kesejahteraan. Sekarang situasinya jauh lebih rumit dengan rivalitas China-AS. Kita juga perlu mempertimbangkan sejumlah konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia yang berdampak pada prioritas kita, cara kita memilih mitra, dan pilihan kebijakan kita," katanya.

Vahd mengatakan kondisi tersebut membuat Indonesia perlu memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan yang tidak selalu bersumber dari hubungan bilateral.

"Sejumlah kejutan terjadi saat ini, termasuk di berbagai belahan dunia. Jadi, kita perlu memiliki kesiapan untuk fleksibel dalam menghadapi tantangan seperti ini yang terkadang tidak berasal dari hubungan bilateral kita, tetapi dari negara lain," ujarnya.

Ia menempatkan pengembangan EV dalam agenda kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan Korea menuju pertumbuhan hijau atau green growth.

"EV merupakan bagian dari skema kerja sama yang lebih besar menuju tujuan bersama, yaitu pertumbuhan hijau. Itu merupakan tujuan yang sangat didorong oleh para pemimpin dan pemerintah kita," kata Vahd.