Korea Selatan Buka Opsi Mau Kirim Pasukan Militer ke Selat Hormuz

Korea Selatan sedang meninjau beberapa opsi demi mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz, termasuk kemungkinan untuk mengirimkan pasukan militer.  Pernyataan itu disampaikan kantor kepresidenan Korsel pada Jumat (4/9).

Menurut pejabat kepresidenan Korea Selatan, pemerintah telah membahas sejumlah cara untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Opsi militer menjadi salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan.

"Belum ada keputusan yang diambil," kata pejabat tersebut.

Pejabat itu menambahkan bahwa negaranya harus mempertimbangkan prosedur hukum dalam negeri, kesiapan militer di Semenanjung Korea, dan persetujuan parlemen.

Beberapa media Korea Selatan, termasuk JTBC dan MBC, melaporkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan pengerahan aset militer sebelum akhir tahun ini. Seoul akan meminta persetujuan parlemen untuk rencana tersebut pada bulan ini.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa opsi yang sedang dipertimbangkan mencakup pesawat patroli maritim, kapal pendukung logistik, serta unit pendeteksi dan pembersih ranjau.

Seoul juga telah mendiskusikan skala dan bentuk kontribusi potensial tersebut dengan negara-negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

Pejabat kepresidenan juga membantah anggapan bahwa Korea Selatan tidak memberikan bantuan terkait keamanan Selat Hormuz. Menurutnya, Seoul telah lama berdiskusi dengan komunitas internasional mengenai bentuk kontribusi praktis di kawasan tersebut.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung kemungkinan akan membahas opsi terkait Selat Hormuz saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada pekan depan.

Menurut laporan Reuters, Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial pada Agustus lalu bahwa ia telah mengurangi skala latihan militer bersama AS dan Korea Selatan. Trump mengaitkan keputusan tersebut dengan penolakan Seoul untuk membantu AS dalam perang melawan Iran.

Mengelola resiko aliansi

Profesor studi keamanan internasional di Akademi Diplomatik Nasional Korea, Ban Kil-joo, menilai pengerahan pasukan dapat menjadi sinyal penting bagi Washington.

Menurut Ban, langkah tersebut dapat menunjukkan bahwa Seoul tetap bersedia menjalankan tanggung jawabnya sebagai sekutu AS meskipun kedua negara menghadapi perbedaan dalam sejumlah isu.

"Penempatan pasukan tersebut akan membantu Korea Selatan mengelola risiko aliansi dan memperkuat reputasinya sebagai sekutu teladan AS, di saat Washington meminta para mitranya untuk berbuat lebih banyak," kata Ban.

Ban mengatakan opsi-opsi yang dilaporkan mengarah pada kontribusi "intensitas sedang" yang akan menunjukkan dukungan Seoul terhadap upaya internasional di Selat Hormuz tanpa membuat Seoul terlibat langsung dalam operasi tempur melawan Iran.

Sementara itu, mantan komandan pasukan khusus Korea Selatan, Letnan Jenderal Purnawirawan Chun In-bum, mengatakan pengerahan tersebut sejalan dengan kepentingan nasional negaranya.

"Penting untuk berkontribusi dalam memastikan Selat Hormuz tetap terbuka karena Korea Selatan memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan terkait jalur perairan tersebut," kata Chun kepada Reuters.

Menurut Chun, hubungan Korea Selatan dengan AS yang bersifat "asimetris" membuat respons proaktif menjadi pilihan yang lebih baik.

Perlu persetujuan Parlemen

Berdasarkan undang-undang Korea Selatan, pengerahan militer ke luar negeri memerlukan persetujuan dari Majelis Nasional.

Dukungan masyarakat terhadap pengerahan tersebut juga terbatas. Menurut jajak pendapat Gallup Korea pada Maret, sebanyak 55% responden menolak pengiriman kapal perang Korea Selatan ke Selat Hormuz. Sementara itu, 30% responden menyatakan mendukung.

Jika disetujui, misi tersebut dapat menjadi pengerahan maritim pertama Korea Selatan di luar Semenanjung Korea sejak unit anti pembajakan Cheonghae dikirim ke Teluk Aden pada Maret 2009, menurut catatan Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

Unit Cheonghae hingga kini masih ditempatkan di lepas pantai Somalia sebagai bagian dari upaya keamanan maritim internasional dan perlindungan terhadap kapal-kapal komersial.

Tahun lalu, Korea Selatan mengandalkan Selat Hormuz untuk 61% impor minyak mentahnya dan 54% impor nafta.