Alasan India Bekukan Perjanjian Air Indus dengan Pakistan

Saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB pada 2020, Perdana Menteri Pakistan saat itu, Imran Khan, menyatakan bahwa perdamaian di Asia Selatan tidak akan terwujud tanpa penyelesaian sengketa Jammu dan Kashmir.

Meski mencoba mengambil posisi moral yang tinggi, Khan secara terbuka memamerkan kecenderungan Pakistan menggunakan kekuatan dengan mengingatkan dunia bahwa Kashmir adalah "titik nyala nuklir."

Bagi India, pernyataan itu membangkitkan memori pahit invasi militer Pakistan ke Kashmir pada 1947, 1965, dan intrusi Kargil pada 1999.

"Mengingat India memiliki kebijakan nuklir tidak menggunakan nuklir terlebih dulu sementara Pakistan tidak, komunitas internasional dinilai perlu memandang kekhawatiran titik nyala nuklir dari Islamabad ini sebagai ancaman terselubung," ujar eks perwira angkatan bersenjata India, Nilesh Kunwar.

Kini, ketegangan itu bergeser ke masalah urat nadi kehidupan kedua negara: air.

Menyusul serangan teror di wilayah Pahalgam, Kashmir pada April 2025, New Delhi memutuskan untuk menangguhkan Perjanjian Air Indus atau Indus Water Treaty (IWT). Langkah ini memicu Pakistan untuk kembali melontarkan serangkaian ancaman yang mengerikan sekaligus absurd.

Eskalasi retorika nuklir dan militer

Kunwar mencatat bagaimana para petinggi Pakistan berlomba-lomba mengeluarkan ancaman provokatif usai India menangguhkan IWT.

Ketua Partai Rakyat Pakistan Bilawal Bhutto-Zardari awalnya mendeklarasikan, "Indus adalah milik kita... entah air kita akan mengalir melaluinya, atau darah [India] mereka." Baru-baru ini, ia meningkatkan ancamannya ke tingkat nuklir dengan menyebut bahwa upaya membatasi jalur air Pakistan adalah salah satu skenario langka yang dapat memicu respons nuklir.

Senada dengannya, Dirjen ISPR Militer Pakistan Letjen Ahmed Sharif Chaudhry mengancam akan "menghentikan napas" India jika aliran air diblokir, mengulangi peringatan persis dari pendiri kelompok teroris Lashkar-e-Taiba (LeT), Hafiz Saeed.

Lebih jauh, Kepala Angkatan Pertahanan (CDF) Marsekal Lapangan Asim Munir sesumbar akan menghancurkan bendungan India dengan "10 rudal."

Menurut Kunwar, India tidak mungkin naif membangun bendungan di sungai yang menjadi hak Pakistan berdasarkan IWT.

"Ancaman Munir sekadar upaya memperkuat fasad alpha male tanpa perlu mengambil risiko untuk benar-benar membuktikannya," ucapnya.

Kampanye disinformasi dan pembelaan India

Islamabad juga secara aktif menggelar seminar, termasuk oleh Kementerian Informasi dan Kedutaan Besar Pakistan di AS, untuk memproyeksikan diri sebagai korban dari arogansi New Delhi.

Mengikuti pepatah Menteri Propaganda Hitler, Joseph Goebbels, yang mengatakan bahwa "jika Anda menceritakan kebohongan yang cukup besar dan terus mengulanginya, orang akhirnya akan percaya," para pejabat Pakistan terus mengancam bahwa "mengurangi jatah air Pakistan" akan mengancam keamanan regional.

Namun, sikap Islamabad ini penuh standar ganda. Di satu sisi, PM Shehbaz Sharif menyebut setiap tetes air Pakistan adalah "garis merah." Di sisi lain, mereka mengabaikan fakta bahwa PM Narendra Modi telah menegaskan "air dan darah tidak dapat mengalir bersama," dan bahwa terorisme yang disponsori Pakistan adalah garis merah bagi India, yang jika dilewati akan "dijawab secara langsung," seperti melalui Operasi Sindoor.

Pakar dari Transitions Research, Nishant Sirohi, meluruskan bahwa India tidak membuang IWT. India hanya menangguhkan kerja sama prosedural, seperti forum penyelesaian sengketa, sebagai bentuk pengekangan hukum yang terkalibrasi dalam menghadapi terorisme yang menghancurkan kepercayaan dasar perjanjian tersebut.

Selain itu, Davendra Kumar Sharma, mantan Ketua Badan Manajemen Bhakra Beas, menegaskan bahwa secara teknis IWT telah usang dan "membeku dalam waktu." Perjanjian era 1950-an itu gagal memperhitungkan kemajuan rekayasa bendungan dan dampak perubahan iklim, serta sering dimanfaatkan Islamabad untuk menjegal proyek India, seperti Proyek Navigasi Tulbul yang tertunda selama empat dekade.

Krisis air Pakistan: ulah sendiri, bukan India

Saat Islamabad menuding India sebagai penyebab krisis air mereka, dunia perlu mengingat bahwa para ahli telah lama memprediksi krisis air Pakistan pada 2025.

Pada 2018, Michael Samuel dari Universitas Quaid-I-Azam Islamabad menyoroti ketimpangan drastis: India telah membangun 3.200 bendungan dan waduk, sementara Pakistan hanya 150. Pada 2015, pakar Asia Selatan Michael Kugelman juga memperingatkan bahwa sekadar menyalahkan India tidak akan menyelesaikan krisis air Pakistan.

"Kenyataannya, krisis ini diperburuk oleh tata kelola mereka sendiri. Ketika India berinvestasi besar pada waduk dan saluran air, militer Pakistan sibuk menghamburkan anggaran untuk membeli tank dan jet tempur," ungkap Kunwar.

"Pengeluaran pertahanan yang sangat besar itu tidak menyisakan banyak ruang untuk pengembangan infrastruktur, membuat program pengelolaan air negara itu terbengkalai," lanjutnya.

Kunwar menyimpulkan bahwa New Delhi harus membongkar kampanye disinformasi ini. India perlu menegaskan bahwa mereka hanya memanfaatkan jatah airnya yang sah berdasarkan alokasi IWT yang sebenarnya sangat timpang, di mana Pakistan mendapat 80 persen aliran air Lembah Indus, sementara India hanya 20 persen.

"Sebelum negosiasi ulang IWT dapat dilakukan, India harus berdiri teguh menuntut Pakistan untuk terlebih dahulu memenuhi kewajibannya dalam memastikan semangat niat baik dan persahabatan yang bebas dari terorisme," pungkas Kunwar.