Presiden Korsel Minta Maaf, Janji Lebih Rendah Hati Tak Jumawa
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung meminta maaf kepada publik dan berjanji untuk bersikap lebih rendah hati setelah tingkat dukungannya anjlok ke titik terendah dalam dua bulan terakhir.
Lee menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers mendadak pada Jumat (18/9). Ia mengatakan akan melakukan introspeksi dan berupaya mengembalikan agenda pemerintahannya ke jalur yang benar.
"Saya ingin memulai dengan menyampaikan permintaan maaf saya kepada orang-orang yang terus berjuang menjalani kehidupan sehari-hari mereka dalam keadaan sulit," kata Lee dalam konferensi pers tersebut.
"Saya terkejut dengan apa yang tampaknya merupakan gelombang kekecewaan dan kekhawatiran yang tiba-tiba dari publik. Tetapi setelah banyak merenung dan introspeksi diri, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa rakyat selalu benar," lanjut Lee.
Tingkat popularitas Lee tercatat 37 persen dalam jajak pendapat terbaru yang dirilis pada Jumat (18/9), sebelum konferensi pers berlangsung. Angka tersebut menjadi tingkat dukungan terendah bagi Lee sejak menjabat sebagai presiden.
Penurunan dukungan terjadi ketika pemerintah Lee menghadapi sejumlah persoalan ekonomi di dalam negeri serta tekanan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pemerintahan Trump sebelumnya mengecam Seoul terkait dugaan keengganannya membantu membuka kembali Selat Hormuz. Washington juga menyoroti lambatnya kemajuan kesepakatan perdagangan dan investasi senilai US$350 miliar.
Di dalam negeri, sejumlah warga Korea Selatan juga mengeluhkan kondisi ekonomi. Meski perkembangan industri kecerdasan buatan (AI) mendorong keuntungan besar bagi perusahaan chip seperti SK Hynix dan Samsung Electronics, dampaknya belum banyak dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Survei juga menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap sejumlah persoalan, termasuk tingginya harga properti di Seoul.
Lee mengakui bahwa pemerintahannya belum mampu merespons berbagai persoalan tersebut dengan baik.
"Kekurangan itu adalah kesalahan saya," ujar Lee.
"Dihadapkan dengan begitu banyak tugas mendesak, saya terlalu bersemangat untuk maju dan gagal memahami sepenuhnya perasaan orang lain," tambahnya.
Lee telah melakukan perombakan besar-besaran kabinet untuk merespons penurunan dukungan publik. Beberapa menteri, termasuk menteri keuangan, pertahanan, dan kehakiman, diganti.
Penasihat kebijakan utama Lee, Kim Yong-beom, juga mengundurkan diri. Dalam surat pengunduran dirinya, Kim mengatakan pemerintah perlu kembali berfokus bukan hanya pada "persentase pertumbuhan", tetapi juga pada seberapa besar pertumbuhan tersebut mengubah kehidupan masyarakat.
Namun, langkah tersebut belum berhasil meningkatkan tingkat popularitas Lee.
Direktur Institut Penelitian Rakyat Korea, Jeong Han-wool, mengatakan Lee menghadapi risiko terdegradasi menjadi "presiden yang lemah dan tidak berdaya" jika tidak mampu memulihkan dukungan publik dan mempertahankan basis pendukungnya.
Menurut Jeong, bahkan dengan kendali partainya atas parlemen, Lee tetap dapat menghadapi kritik terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintahannya.
Di tengah tekanan domestik, Lee juga harus menjaga hubungan Seoul dengan Washington.
AS menempatkan sekitar 28.500 tentara di Korea Selatan sebagai bagian dari upaya membantu melindungi negara tersebut dari ancaman Korea Utara yang memiliki senjata nuklir.
Namun, Trump membatalkan latihan militer gabungan yang telah lama direncanakan dengan Seoul. Trump menyebut persahabatannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un serta dugaan penolakan Seoul membantu menangani Iran sebagai bagian dari pertimbangannya.
AS juga mempertanyakan tindak lanjut Korea Selatan terhadap komitmen investasi yang telah disepakati kedua negara.
Korea Selatan dan AS disebut hampir mencapai kesepakatan mengenai proyek investasi pertama. Namun, Seoul baru-baru ini meminta tambahan waktu untuk menyempurnakan kesepakatan tersebut.
Pemerintahan Lee kini juga menjajaki sejumlah opsi untuk membantu mendukung upaya membuka kembali Selat Hormuz. Jalur tersebut penting bagi Korea Selatan karena sebelum konflik pecah pada Februari, lebih dari 70 persen kebutuhan minyak negara itu diterima melalui jalur tersebut.
Namun, rencana keterlibatan Seoul menghadapi penolakan kuat di dalam negeri, terutama terhadap kemungkinan pengiriman pasukan untuk membantu mengamankan jalur strategis tersebut.
Ekonom Bloomberg Economics Hyosung Kwon dan Adam Farrar mengatakan Seoul harus menyeimbangkan tuntutan Washington dengan risiko pembalasan Iran, kesiapan militer di Semenanjung Korea, serta penolakan politik domestik.
"Misi apa pun akan mengharuskan Seoul untuk menyeimbangkan tuntutan AS dengan risiko pembalasan Iran, kesiapan militer di Semenanjung Korea, dan oposisi politik domestik," kata Kwon dan Farrar dalam sebuah catatan.
"Pendekatan transaksional Trump terhadap aliansi berarti gesekan di satu bidang hampir pasti akan merembet ke isu-isu lain," lanjut mereka.
(mge/rds)