Ironi Pernikahan Paksa dan Ketimpangan Gender di China
Sebuah insiden dramatis di sudut kota Shenzhen baru-baru ini menyingkap tabir kelam yang masih membayangi kehidupan perempuan di China.
Seorang pengemudi bernama He menyaksikan dua pria menyeret seorang remaja perempuan berusia 18 tahun secara paksa ke dalam mobil. Berkat aksi cepat He yang merekam dan melapor ke polisi, remaja tersebut berhasil diselamatkan setelah sempat dibawa kabur selama 20 jam.
Aset keluarga dan kegagalan sistemik
Korban yang berasal dari Lanzhou, Provinsi Gansu, ternyata diculik oleh orang tuanya sendiri. Tanpa persetujuan sang anak, orang tua tersebut telah memaksanya putus sekolah dan "menjualnya" melalui pernikahan paksa setelah menerima bride price (uang lamaran) dari keluarga pria.
Meski korban sempat kabur dan bekerja di Shenzhen lewat bantuan organisasi nirlaba, orang tuanya berhasil melacak keberadaannya, diduga kuat memanfaatkan akses pos polisi lokal.
Jurnalis senior South China Morning Post (SCMP), Phoebe Zhang, menegaskan bahwa penculikan ini bukan sekadar "urusan keluarga" atau dominasi orang tua yang berlebihan, melainkan tindakan yang memiliki semua ciri perdagangan manusia dan melanggar Hukum Perdata Tiongkok.
"Kejadian ini mengekspos celah privasi. Di mana peran lembaga resmi seperti All-China Women's Federation dalam melindungi hak-hak perempuan?" tanya Zhang, dalam keterangan yang dimuat di laman SCMP.
Akar masalah: ketimpangan rasio gender
Puluhan tahun setelah Mao Zedong mencetuskan slogan terkenal "wanita menopang separuh langit," kultur patriarki dan preferensi terhadap anak laki-laki masih mengakar kuat.
Data statistik nasional China menunjukkan ketimpangan rasio gender yang mengkhawatirkan: pada 2024, lahir hampir 112 anak laki-laki per 100 anak perempuan (jauh di atas batas stabil global 103-107). Bahkan Sensus Nasional ke-7 mencatat terdapat surplus 35 juta pria dibanding perempuan di China.
Ketimpangan ini memicu kompetisi ketat di antara para pria untuk mendapatkan istri, yang berujung pada melonjaknya harga bride price. Ironisnya, alih-alih mengevaluasi budaya patriarki, publik kerap menyalahkan perempuan sebagai pihak yang rakus dan materialistis.
"Ketika seorang perempuan harus bergantung pada keberuntungan agar terhindar dari penculikan, ada kebutuhan mendesak bagi organisasi masyarakat dan negara untuk turun tangan melampaui sekadar retorika propaganda," sebut Zhang.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa bias gender tidak hanya terjadi di pedesaan, biasanya dalam hal hak waris tanah, tetapi juga di dunia kerja.
Zhang menegaskan bahwa untuk menghentikan praktik pernikahan paksa, China membutuhkan langkah terukur yakni peningkatan literasi gender, edukasi perempuan, pengawasan ketat terhadap celah privasi aparat, serta pemantauan intensif terhadap pola pikir anak laki-laki di seluruh negeri melalui survei sampel nasional.
(dna)