Pemilu parlemen Rusia untuk pertama kalinya mencakup warga wilayah Ukraina yang dianeksasi Moskow setelah invasi skala penuh lebih dari 4,5 tahun lalu, dikutip AP, Sabtu (19/9).
Aneksasi wilayah Ukraina oleh Rusia saat ini tidak diakui secara internasional. Otoritas Ukraina mengecam pemungutan suara di wilayah tersebut sebagai ilegal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemungutan suara di seluruh Rusia sudah dimulai pada Jumat (18/9) dan berlangsung hingga Minggu (20/9). Di wilayah Ukraina yang dianeksasi, pemungutan suara sudah berjalan sejak akhir Agustus dengan alasan keamanan, menurut pejabat.
Otoritas Rusia menyatakan Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia memiliki lebih dari 3,5 juta pemilih. Wilayah itu dianeksasi pada September 2022 meski tidak sepenuhnya dikuasai Moskow.
Menurut AP, di satu tempat pemungutan suara di Donetsk yang dikuasai Rusia, seorang tentara Rusia bersenjata berdiri di dekat kotak suara dan mengawasi warga yang memasukkan surat suara.
Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam pidato Rabu (16/9), menekankan pentingnya pemungutan suara di wilayah itu untuk Duma Negara, majelis rendah parlemen. Ia menyebut warga di sana memilih untuk pertama kalinya sejak apa yang ia sebut reunifikasi dengan Rusia.
"Pilihan dan tekad Anda sekali lagi akan menunjukkan bahwa jutaan orang berdiri di belakang para pejuang kami, bahwa kita adalah bangsa yang bersatu," ujar Putin.
AP menilai pemilu Duma pertama pada masa perang itu dimaksudkan mengamankan dominasi politik Kremlin dan memamerkan dukungan publik terhadap perang.
Tudingan pemaksaan
Violeta Artemchuk, koordinator kelompok HAM Donbas SOS, mengatakan anggota komisi pemilihan lokal mendatangi rumah warga, dikawal pasukan dan agen keamanan Rusia, untuk memaksa orang memilih.
Menurut Artemchuk, otoritas yang ditunjuk Moskow mengancam pegawai sektor publik dipecat bila tidak memilih dan mengaitkan pensiun serta bantuan sosial dengan partisipasi.
Lihat Juga : |
Penyandang disabilitas atau pensiunan yang bergantung pada bantuan sosial dan tidak ikut memilih, kata dia, "bisa ditambahkan ke daftar orang yang dianggap 'tidak loyal' kepada apa yang disebut otoritas itu dan selanjutnya dicabut manfaat atau bantuan kemanusiaannya."
Otoritas Kyiv mendesak pemerintah asing dan organisasi internasional tidak mengakui pemilu itu. Juru bicara Komisi Eropa Christian Wigand menyebut pemungutan suara tersebut pelanggaran nyata lainnya terhadap hukum internasional, menyebutnya pemilu palsu, dan menegaskan Uni Eropa (UE) tidak akan pernah mengakui penyelenggaraan maupun hasilnya.
"Pemilu yang digelar di bawah todongan senjata adalah lelucon," kata analis politik Penta Center di Kyiv, Volodymyr Fesenko.
(fea)