Pemerintah Arab Saudi memperpanjang penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada Sabtu (10/10), imbas serangan milisi Houthi yang telah menewaskan 12 orang,
Sementara itu Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir telah menghubungi Menlu Malaysia Mohamad Hasan, untuk membahas langkah-langkah Indonesia menanggulangi karhutla.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ulasannya dalam Kilas Internasional hari ini, Senin (12/10).
Arab Saudi Perpanjang Penutupan Bandara Riyadh Imbas Serangan Rudal
Arab Saudi memperpanjang penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, setelah serangan rudal yang diduga dilancarkan kelompok Houthi, Sabtu (10/10).
Serangan itu menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Penutupan Bandara Internasional King Khalid diperpanjang hingga setidaknya pukul 21.00 waktu setempat pada Minggu (11/10).
Serangan tersebut menewaskan warga dari sejumlah negara. Otoritas Arab Saudi menyebut korban meninggal terdiri dari empat warga Saudi, dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu warga Palestina, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, dan Sudan.
Menlu Arrmanatha Kontak Menlu Malaysia Beber Upaya RI Tangani Karhutla
Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir menghubungi Menlu Malaysia Mohamad Hasan untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan.
Hal ini sebagai tindak lanjut pembicaraan via telepon antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pekan ini.
"Kita sudah berkomunikasi dengan (Malaysia, red.), dari saya sudah berbicara juga dengan Menlu Malaysia, dan juga kita sudah jelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia seperti kita sudah menerjunkan lebih dari 60 ribu personel, kita telah menerjunkan juga 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan water bombing dan pengalihan cuaca," ujar Arrmanatha.
Pria yang akrab disapa Tata ini menyampaikan karhutla di Sumatra dan Kalimantan masih menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia.
Pemilu Palestina Ditunda ke September 2027, Abbas Salahkan Israel
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunda pemilu legislatif yang semula dijadwalkan pada November hingga 11 September 2027. Pada tanggal yang sama, ia juga menetapkan pelaksanaan pemilu presiden.
Abbas menyalahkan Israel dan situasi keamanan di wilayah Palestina atas penundaan tersebut. Abbas menyebut adanya hambatan dari kebijakan Israel.
Abbas dalam dekretnya menekankan perlunya kondisi politik, keamanan, dan lapangan yang memadai agar pemilu berlangsung bebas, adil, dan inklusif.
Di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dekret menyebut serangan militer Israel, perluasan permukiman, kekerasan pemukim, dan pembatasan pergerakan sebagai kendala. Penahanan pendapatan pajak Palestina oleh Israel juga disebut menyulitkan persiapan pemilu.
Untuk Gaza, dekret menyoroti kondisi keamanan dan kemanusiaan yang luar biasa, penarikan pasukan Israel yang belum tuntas, serta rekonstruksi yang belum berjalan. Pengerahan pasukan stabilisasi internasional dan polisi juga belum terlaksana.
(tim)