Mentan Jepang Resign usai Sunat Dana Daerah yang Tak Dukung Dia

CNN Indonesia
Kamis, 15 Okt 2026 14:50 WIB
Japan's national flag flutters at the Bank of Japan headquarters building in Tokyo on June 16, 2026. The Bank of Japan is widely expected to hike interest rates to a 31-year high on June 16 as it battles inflation caused by the Middle East War, even
Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Kazuo Yana, mengundurkan diri usai banjir kecaman buntut pernyataannya pada Mei lalu. (Foto: AFP/KAZUHIRO NOGI)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Kazuo Yana, mengundurkan diri usai banjir kecaman buntut pernyataannya pada Mei lalu.

Yana menjadi bahan gunjingan publik dan oposisi Jepang karena ketahuan mengatakan ia menyunat anggaran perbaikan jalan di Kota Nasukarasuyama dan Kota Nakagawa gegara kedua wali kota di Prefektur Tochigi tersebut menolak mendukungnya saat pemilihan umum (pemilu) parlemen pada Februari lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pernyataan Yana itu disampaikan pada Mei lalu di sebuah pertemuan tertutup anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) di Kota Ohtawara. Rekaman suaranya kemudian dibocorkan whistleblower kepada media pada Oktober, sebulan setelah Yana ditunjuk Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk masuk ke kabinet.

"(Saya memutuskan mengundurkan diri karena merasa) sangat penting untuk menghindari situasi di mana pemerintah tidak lagi dapat sepenuhnya fokus pada kebijakan pertanian," kata Yana, seperti dikutip NHK.

Yana telah meminta maaf atas pernyataan kontroversialnya. Namun, ia mengaku tak punya wewenang untuk mendorong kementerian memotong anggaran tersebut.

Kendati begitu, partai-partai oposisi menilai bahwa Yana kelewatan dan harus mengundurkan diri. Kritik serupa juga muncul di kalangan internal LDP yang menilai Yana tak pantas menjabat menteri karena telah menyalahgunakan wewenangnya.

Pernyataan kontroversial Yana diucapkan saat yang bersangkutan berstatus anggota majelis rendah Jepang. Ia terpilih kembali dalam pemilu Februari lalu.

Beberapa laporan media Jepang juga menyebut bahwa Yana telah mengatur bus antar-jemput gratis untuk para pendukungnya dalam kampanye pemilu parlemen. Oposisi pun berpendapat tindakan ini ilegal dan kemungkinan melanggar Undang-Undang Pemilu Jabatan Publik.

Ini merupakan pengunduran diri pertama seorang menteri dalam kabinet pemerintahan Takaichi.

Pada Rabu (14/10), Takaichi mengungkapkan penyesalannya atas situasi ini dan menyatakan bahwa ia bertanggungjawab atas semuanya karena dialah yang menunjuk Yana.

"Saya yang melakukan penunjukan tersebut. Tanggung jawab atas penunjukannya ada di pundak saya, perdana menteri," kata Takaichi, seperti dikutip Reuters.

Takaichi juga mengatakan ia akan mengumumkan pengganti Yana pada Kamis (15/10) ini.

(blq/rds)
placeholder