Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, menegaskan akan mengerahkan polisi dalam "jumlah besar" untuk mengamankan demonstrasi pada akhir pekan ini.
Janji itu disampaikan setelah pemerintah mendapat kritik atas penanganan demo besar-besaran yang berujung rusuh pada akhir pekan lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lecornu mengakui pengamanan sebelumnya belum memadai. Ia menyampaikan hal itu saat menghadapi kritik dari anggota parlemen pada Selasa (20/10).
"Pengerahan aparat untuk hari Sabtu mendatang akan dilakukan dalam jumlah besar," ujar Lecornu seperti dikutip AFP.
Lecornu menuding kelompok radikal sayap kiri menyusun "rencana pemberontakan" yang memicu kerusuhan tersebut. Namun, sejumlah analis menilai imigrasi bukan penyebab utama kerusuhan tersebut.
Kerusuhan terjadi di tengah demonstrasi nasional terkait tingginya biaya hidup. Sekitar 500 ribu orang dilaporkan turun ke jalan di berbagai wilayah Prancis sebelum bentrokan dan penjarahan terjadi pada Sabtu lalu.
Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Kim Jong Un Dirumorkan Meninggal sampai Kanada Siaga Ancaman Invasi AS |
Massa membakar sejumlah toko dan bangunan publik. Kerusuhan itu mendorong sejumlah negara seperti Amerika Serikat, China, dan Jerman mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warga negara mereka di Prancis.
Pemerintah Prancis kemudian memperketat pengamanan. Pada Senin (19/10), pemerintah mengumumkan jam malam parsial di Paris dan sejumlah kota lainnya.
Lecornu mengatakan jam malam tambahan akan diberlakukan di wilayah yang membutuhkan pengamanan lebih ketat.
Di Paris, jam malam dimulai pukul 21.00 GMT pada Selasa (20/10). Pembatasan itu mencakup Place de la République di bagian timur pusat kota dan kawasan pertokoan Les Halles.
Pemerintah juga melarang warga berkumpul di kawasan Champs-Élysées yang berdekatan dengan gedung publik dan sejumlah stasiun kereta api.
Polisi turut melarang sementara masyarakat membawa jeriken atau botol berisi bensin dan bahan bakar lainnya.
Kebijakan tersebut diterapkan setelah massa membakar sejumlah gedung pemerintah dan toko pada akhir pekan lalu.
(mge/rds)