Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina Francesca Albanese menyerukan masyarakat global, termasuk Indonesia, menggunakan kekuatan ekonomi untuk menekan Israel agar mengakhiri pendudukan wilayah Palestina.
Melalui gerakan boikot, pilihan konsumsi sehari-hari hingga keputusan investasi, menurut dia, dapat menjadi instrumen perlawanan terhadap sistem ekonomi yang menopang pendudukan.
Albanese menekankan perjuangan membela hak-hak rakyat Palestina tidak cukup hanya mengandalkan diplomasi dan pernyataan politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Publik menurutnya juga perlu mengidentifikasi perusahaan, industri, dan lembaga riset yang memperoleh keuntungan dari pendudukan Israel, lalu menggunakan daya beli mereka untuk menuntut perubahan.
"Indonesia punya 250 juta warga. Kalau 10 persen saja menggunakan kekuatan boikotnya, itu sudah sangat berarti," kata Albanese dalam diskusi untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina yang diselenggarakan oleh Amnesty International Indonesia, di Jakarta, Rabu (21/10).
Ia mencontohkan pilihan sederhana yang dapat dilakukan konsumen, seperti berhenti menggunakan layanan Airbnb, tidak membeli produk minuman Coca-Cola, atau tidak membeli pakaian bermerek Zara.
"Bukan soal semua orang harus memboikot semua produk sekaligus, tapi pilih tindakan yang dapat dilakukan secara konsisten dan bersama-sama. Pilih satu, pilih sesuatu," katanya dari panggung diskusi di ruang Taman Ismail Marzuki.
"Coba lihat daftar boikot yang dikeluarkan oleh gerakan BDS Indonesia. Lihat bagian perbankan, ada tidak satu bank yang paling banyak terlibat dalam kegiatan pendudukan Israel di Palestina? Pilih itu dan hindari, boikot. Pilih satu, dua atau tiga entitas untuk di boikot entah di perbankan, industri makanan minuman atau fashion, " tambahnya.
Boikot sebagai tekanan ekonomi
Seruan Albanese sejalan dengan pendekatan gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), gerakan yang dipimpin masyarakat sipil Palestina untuk menekan Israel melalui boikot, divestasi saham, dan sanksi ekonomi.
Gerakan ini mendorong orang biasa, institusi, dan pemerintah mengakhiri hubungan ekonomi yang dianggap melancarkan pendudukan dan pelanggaran hak-hak Palestina. Strateginya mencakup tekanan terhadap perusahaan, penghentian investasi tertentu, serta advokasi agar pemerintah mengubah kebijakan.
BDS juga menekankan pentingnya kampanye terhadap perusahaan yang dipastikan memang terbukti terlibat dalam kejahatan tersebut. Gerakan tersebut, misalnya, secara resmi mendukung kampanye boikot terhadap Zara pada 2025.
Albanese menegaskan persoalannya lebih luas daripada keputusan membeli atau tidak membeli sebuah produk.
"Kita harus mengendalikan kekuatan kapitalisme. Kita harus menyadari kita adalah bagian dari ekonomi global dimana sebagian kecil orang yang mengendalikan kegiatan ekonomi dunia," tegasnya.
Ia juga mendorong ethical investment atau investasi etis: memastikan bahwa uang yang ditempatkan dalam perusahaan maupun instrumen investasi tidak mendukung kegiatan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.
"Anda beruntung karena secara historis negara ini (Indonesia) selalu melawan penindasan di Palestina. Tak seperti di Italia (negaranya) di mana pemerintahnya bersikap sebaliknya," tambahnya di depan sekitar 800 peserta diskusi yang hadir.
Seruan tersebut disampaikan di tengah besarnya korban konflik Israel-Palestina sejak 7 Oktober 2023 dan operasi militer Israel di Jalur Gaza setelahnya.
Menurut laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) yang mengutip Kementerian Kesehatan Gaza, hingga pertengahan Oktober 2026, jumlah warga Palestina yang dilaporkan tewas di Gaza telah melampaui 74.000 orang, sementara lebih dari 175.000 orang dilaporkan terluka.
Dalam ruang diskusi juga terungkap sekelompok pegiat HAM Indonesia tengah memperjuangkan masuknya draft RUU Boikot Israel dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU tersebut menargetkan hubungan ekonomi atau penyediaan barang an jasa (procurement) bersumber dari Israel. Studi menunjukkan hubungan ekonomi dengan Israel lazim dilakukan oleh negara yang ingin membeli produk senjata dan alat mata-mata canggih yang diproduksi Israel.
(tim/isn)