Eks PM Israel Mulai Bicara Solusi 2 Negara & Netanyahu Harus Lengser
Pemilihan umum Israel dilaksanakan Selasa (27/10) ini, mantan Perdana Menteri Ehud Olmert bicara tentang solusi dua negara sebagai satu-satunya cara menyelesaikan konflik.
Ia mengakui bahwa membangun kembali dukungan publik Israel akan sulit, dengan alasan bahwa trauma 7 Oktober telah memperkeras sikap masyarakat. Namun, menurutnya, pemerintahan baru dengan retorika politik yang berbeda dapat memulai proses penyembuhan.
"Satu-satunya solusi yang mungkin hanya dapat terjadi jika Palestina memiliki hak, memiliki pilihan untuk menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri," katanya kepada kepada Pemimpin Redaksi dan pembawa acara podcast "Arab Views" Faisal J Abbas, di Athena.
Pada saat yang sama, ia juga mengkritik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena mengejar kebijakan membendung Hamas sambil mengesampingkan Otoritas Palestina.
Olmert juga mengatakan dia berharap pemilu akan mengakhiri masa jabatan Netanyahu. Ia beralasan bahwa perubahan pemerintahan sangat penting untuk membalikkan arah politik Israel dan memulihkan prospek perdamaian dengan Palestina.
"Netanyahu harus pergi, karena dia telah mengkhianati kepentingan sebenarnya dari Negara Israel," katanya.
Pemilu hari ini
Israel akan menggelar pemilihan umum besok, Selasa (27/10). Partai atau koalisi yang mengantongi mayoritas suara dalam pemilu nanti berhak menentukan perdana menteri.
Di hari H ini, warga Israel memilih berdasarkan daftar partai bukan kandidat individu. Nantinya, partai yang menentukan siapa saja yang bisa duduk di kursi parlemen (Knesset).
Kursi parlemen dibagikan menggunakan sistem proporsional murni berdasarkan hasil pemilihan. Anggota parlemen yang terpilih kemudian berhak menentukan perdana menteri.
Dalam pemilu kali ini ada 37 partai yang berpartisipasi termasuk partai pimpinan Netanyahu, Likud.
Meski demikian, tak semua partai bisa lolos ke Knesset. Israel menerapkan ambang batas parlemen sebesar 3,25 persen. Artinya, partai harus mendapat minimal di angka itu dari total seluruh suara nasional.
Menjadi partai dengan suara terbesar saja juga tak cukup untuk menang. Seorang perdana menteri membutuhkan 61 kursi guna membentuk pemerintahan, dan belum pernah ada partai yang memenangkan mayoritas tersebut sendirian.
Setelah pemilu, partai akan sibuk mencari koalisi dan ini bisa memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.
(imf/bac)