Presiden Polandia, Karol Nawrocki, mengadakan pertemuan dengan para pimpinan politik pada Sabtu (31/10), setelah krisis politik dan konstitusional terjadi di negara tersebut.
Polandia dilanda krisis politik dan konstitusional setelah Ketua serta Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) negara tersebut, Bogdan Swieczkowski dan Bartlomiej Sochanski, ditangguhkan dari tugasnya selama satu bulan pada Jumat (30/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penunjukkan hakim di mahkamah tersebut pun memicu krisis konstitusional gegara pemerintahan berhaluan tengah bersaing dengan kepala negara yang berhaluan nasionalis serta pihak oposisi.
Pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk telah berupaya selama berminggu-minggu untuk menyingkirkan para hakim di mahkamah tersebut, dengan alasan bahwa mereka tidak bersikap netral secara politik.
Tusk menghadapi perlawanan sengit dari partai sayap kanan PiS (Hukum dan Keadilan), yang pemerintahannya terdahulu menunjuk para hakim tersebut.
Para pendukung partai oposisi sayap kanan, Hukum dan Keadilan (PiS), berkumpul di luar gedung mahkamah pada Sabtu (31/10), melanjutkan aksi protes yang telah berlangsung selama berminggu-minggu sebagai bentuk dukungan terhadap para hakim.
Polisi antihuru-hara sempat mengepung gedung mahkamah pada Jumat (30/10), ketika para pengunjuk rasa berkumpul di sana menyusul penangguhan jabatan ketua mahkamah, Bogdan Swieczkowski.
Para demonstran meneriakkan slogan "Tusk pengkhianat" dan berupaya menerobos barikade keamanan. Pihak kepolisian menyatakan bahwa tiga orang telah ditangkap.
Akun X resmi pengadilan tersebut menyebut langkah pemerintah itu sebagai sebuah "kudeta".
Menanggapi puncak ketegangan ini, Presiden Karol Nawrocki yang merupakan tokoh independen berhaluan sayap kanan, memperpendek kunjungannya ke Senegal dan kembali ke Warsawa.
Ia kemudian memanggil para pemimpin partai untuk melakukan pembicaraan di kantornya guna membahas "ancaman terhadap keamanan dalam negeri".
Menurut media Polandia, perwakilan dari partai-partai nasionalis, sayap kanan ekstrem, dan sebagian partai dalam koalisi pemerintah hadir dalam pembicaraan di istana kepresidenan tersebut, sementara partai Koalisi Sipil pimpinan Tusk memilih untuk tidak hadir.
Partai Kiri yang merupakan anggota koalisi pemerintah, menyatakan mereka tidak diundang dan memang tidak akan hadir karena menganggap Nawrocki sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.
Hingga Sabtu (31/10) sore waktu setempat, belum ada terobosan yang dicapai.
Namun dalam pidato pada Sabtu (31/10) malam, Tusk mengatakan: "Mari kita sebut segala sesuatu dengan nama yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun di Polandia, terdapat organisasi dan politisi yang berkeinginan untuk menghancurkan demokrasi serta supremasi hukum."
Ia menyebut kekacauan yang terjadi pada Jumat sebagai sesuatu yang "mengerikan".
"Saya sangat berharap kita tidak perlu lagi menyaksikan peristiwa serupa di Polandia," tambahnya.
Pemerintahan Tusk berupaya menyingkirkan para hakim yang ditunjuk oleh pemerintahan PiS, yang berkuasa dari 2015 hingga 2023. Pengadilan tersebut sering kali memenangkan undang-undang Polandia di atas hukum Uni Eropa.
Uni Eropa menuding mahkamah tertinggi Polandia itu terlalu dekat dengan kepemimpinan nasionalis yang berkuasa saat itu.
Pada Sabtu (30/10), Komisi Eropa mendesak Nawrocki untuk menyetujui hakim-hakim baru yang dicalonkan oleh parlemen, agar pengadilan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan konstitusi dan hukum Uni Eropa.
Duta Besar AS untuk Polandia, Tom Rose, memperingatkan semua pihak: "Jangan melakukan tindakan apa pun yang dapat memicu kekerasan atau eskalasi lebih lanjut."
(afp/end)