Jakarta, CNN Indonesia -- Perseteruan politik Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, memicu ketegangan politik di Negeri Jiran.
Ketegangan mencuat setelah pemerintahan Anwar Ibrahim menunda pemindahan mantan PM, Najib Razak, dari penjara ke tahanan rumah meski telah mendapat pengampunan kerajaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Awalnya, Sultan Ibrahim memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib pada 18 September. Keputusan tersebut memungkinkan ia menjalani sisa hukuman dalam kasus korupsi SRC International di bawah tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.
Namun, rencana pemindahan Najib ke kediamannya di Kuala Lumpur batal pada Jumat (6/11). Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) meminta penangguhan pemindahan tersebut karena masih ada persoalan hukum terkait dua hukuman penjara yang dijalani Najib.
Padahal, United Malays National Organisation (UMNO), partai yang pernah dipimpin Najib, telah membayar denda sebesar RM50 juta (Rp223 miliar) sebagai salah satu syarat pengampunan.
Najib sempat keluar dari penjara untuk menjalani pemeriksaan gigi sebelum dipindahkan ke rumahnya. Namun, AGC turun tangan sehingga ia harus kembali ke Penjara Kajang.
Sehari setelah penundaan tersebut, Sultan Ibrahim mengeluarkan peringatan keras agar tidak ada pihak yang mempertanyakan keputusannya.
Ia menyatakan keputusan tersebut "jelas, tegas, dan tidak ambigu, serta tidak berkaitan dengan kasus-kasus Najib lainnya.
"Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perintah pengampunan bersyarat tersebut, setiap argumen yang mempertanyakan keputusan itu sama saja dengan mengarah pada tindakan menentang titah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong," demikian pernyataan istana, seperti dikutip The Straits Times, Sabtu (7/11).
Istana juga menegaskan tidak boleh ada kebingungan atau ketidakpastian berkepanjangan dalam pelaksanaan keputusan tersebut.
Bagaimana Respons PM Anwar Ibrahim?
Anwar Ibrahim (kiri) dan Sultan Ibrahim (kanan) saat menjamu Presiden China Xi Jinping di Kuala Lumpur pada 2025 lalu. (Foto: AFP/VINCENT THIAN)
Perkara Najib
Perseturuan ini berkaitan dengan dua kasus korupsi yang menjerat Najib.
Najib telah dipenjara sejak Agustus 2022 setelah dinyatakan bersalah menggelapkan RM42 juta (Rp187 miliar) dari SRC International, mantan anak perusahaan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Dalam kasus tersebut, Najib dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta (Rp935 miliar). Namun, pengampunan kerajaan memangkas hukumannya menjadi enam tahun penjara dan dendanya menjadi RM50 juta (Rp223 miliar) pada 2024.
Pengampunan bersyarat pada September lalu kemudian memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman kasus SRC International di bawah tahanan rumah.
Masalah muncul karena Najib juga dijatuhi hukuman terpisah selama 15 tahun penjara pada Desember 2025 dalam kasus korupsi dan pencucian uang 1MDB.
Pengadilan memerintahkan agar hukuman tersebut mulai dijalankan setelah Najib menyelesaikan hukuman dalam kasus SRC International. Namun, Najib mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi menolak permohonannya untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman pada 14 Oktober.
AGC meminta pengadilan memberikan kepastian tentang status hukuman SRC International setelah Najib membayar denda RM50 juta (Rp223 miliar).
Menurut AGC, pengadilan perlu menentukan apakah pembayaran tersebut hanya memenuhi persyaratan pengampunan sehingga Najib tetap harus menjalani sisa hukuman SRC di rumah atau justru menandai berakhirnya hukuman tersebut secara hukum.
Jika hukuman SRC masih berlaku, Najib bisa menjalani sisa masa tahanannya di rumah hingga Agustus 2028. Setelah itu, ia harus menjalani hukuman 15 tahun penjara dalam kasus 1MDB.
Sebaliknya, jika hukuman SRC dianggap telah berakhir secara hukum, hukuman penjara 15 tahun dalam kasus 1MDB berpotensi langsung berlaku.
AGC meminta klarifikasi pengadilan untuk memastikan pengampunan kerajaan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Tekanan Politik di Pemerintahan Anwar
Peringatan Sultan Ibrahim meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan Anwar Ibrahim. Pasalnya, UMNO yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan justru mendesak agar keputusan pengampunan terhadap Najib segera dilaksanakan.
Sekretaris Jenderal UMNO, Asyraf Wajdi Dusuki, menyatakan dekrit Raja bisa mengindikasikan tindakan pembangkangan terhadap kerajaan.
UMNO juga menuntut pelaksanaan pengampunan segera dan meminta tindakan hukum terhadap pihak yang dianggap menghalangi keputusan tersebut.
Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh, menyatakan sayap pemuda partainya akan mengajukan laporan polisi untuk menyelidiki penundaan pemindahan Najib ke tahanan rumah.
Di sisi lain, Partai Aksi Demokratik (DAP), mitra UMNO dalam koalisi pemerintahan, memiliki pandangan berbeda mengenai penanganan kasus Najib.
[Gambas:Video CNN]
Sekretaris Jenderal DAP, Anthony Loke, sebelumnya berjanji mengundurkan diri dari jabatan Menteri Transportasi jika Najib kembali menjalani tahanan rumah.
Sementara itu, Anwar secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan UMNO membayar denda Najib. Meski demikian, ia mengakui partai tersebut memiliki hak untuk melakukan pembayaran.
Perseturuan ini menempatkan Anwar di tengah tuntutan yang saling bertentangan dari mitra koalisinya. UMNO mendesak pelaksanaan keputusan Raja, sedangkan AGC meminta kepastian hukum sebelum pemindahan Najib dilakukan.
Kepulangan Najib ke rumah masih belum pasti. AGC meminta pengadilan segera memberikan penetapan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan dua hukuman penjara tersebut.
Anwar Ibrahim Buka Suara
Pada Minggu (8/11), Anwar meminta Jaksa Agung (AGC) segera menghadap Sultan Ibrahim dan menggelar audiensi untuk mengklarifikasi langkah lembaga peradilan itu dalam kasus ini.
Anwar mengatakan Sultan Ibrahim telah memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib. Karena itu, seluruh pihak harus menghormati keputusan kerajaan tersebut. Ia pun meminta AGC mengklarifikasi alasan pengadilan tersebut menunda perintah tersebut ketika bertemu Sultan.
"Saya telah meminta Jaksa Agung (Dusuki Mokhtar) untuk segera meminta audiensi dengan Yang Mulia Raja untuk mengklarifikasi bahwa keputusan (raja) telah diterima dalam kasus SRC, tetapi telah timbul komplikasi karena hal itu melibatkan kasus kedua, yaitu kasus 1MDB," kata Anwar kepada wartawan di Pusat Perdagangan Internasional Selangor (SITC), Minggu (9/11).
Anwar menjelaskan persoalan tersebut perlu dibahas lebih lanjut sebelum pemerintah mengambil keputusan. Ia juga membuka kemungkinan proses klarifikasi membutuhkan waktu beberapa hari karena pemerintah perlu merujuk persoalan itu ke pengadilan.
