Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa mengumumkan mundur dari jabatan itu pada Selasa (17/11) setelah dituduh korupsi oleh oposisi.
Partai oposisi di Mongolia, Demokrat menuduh pemimpin Partai Rakyat Mongolia selaku partai penguasa melakukan korupsi dan nepotisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Partai Demokrat mengatakan saya harus mengundurkan diri dari tugas saya agar kebenaran dapat terungkap. Saya setuju dengan hal ini," kata Khurelsukh Ukhnaa, dikutip Reuters.
Dia lalu berujar, "Oleh karena itu, saya akan menyerahkan tugas saya sebagai Presiden Mongolia. Saya akan menjalani penyelidikan dan kehormatan saya akan dipulihkan."
Lebih lanjut, Ukhnaa mengatakan tuduhan itu bertujuan mencemarkan nama baik dan menghina presiden. Namun, dia berkomitmen akan bekerja sama dengan para penyelidik.
Berdasarkan hukum Mongolia, pengunduran diri presiden harus disetujui 126 anggota Majelis Agung Negara atau parlemen.
Nantinya, ketua parlemen akan mengambil alih sebagai presiden sementara sampai pemilihan presiden yang akan diadakan dalam waktu empat bulan. Pemilihan umum reguler berikutnya dijadwalkan pada 2027 mendatang.
Demoakrat mendesak Ukhnaa mundur dan menuntut pembentukan komite penyelidikan parlemen untuk menginvestigasi aliran keuangan dari sektor pertambangan.
Pengawasan tersebut berpusat ke aktivitas perusahaan milik negara terbesar di negara itu, Erdenes Tavan Tolgoi. Perusahaan ini telah menambang batu bara di tambang Tavan Tolgoi, salah satu cadangan batu bara terpenting di dunia.
Pertambangan merupakan tulang punggung ekonomi Mongolia dan terkait erat dengan politik.
(isa/rds)

