China, AS & Rusia Rilis Deklarasi Perdamaian, Apa Isinya?

CNN Indonesia
Jumat, 20 Nov 2026 07:50 WIB
China, AS, dan Rusia mengeluarkan deklarasi perdamaian usai ketiga kepala negara itu menggelar pertemuan trilateral di Shenzen, Kamis (19/11).
China, AS, dan Rusia mengeluarkan deklarasi perdamaian usai ketiga kepala negara itu menggelar pertemuan trilateral di Shenzen, Kamis (19/11). (REUTERS/Win McNamee)
Jakarta, CNN Indonesia --

China, Amerika Serikat, dan Rusia mengeluarkan deklarasi perdamaian (declaration toward peace) usai ketiga kepala negara itu menggelar pertemuan trilateral bersejarah di Shenzen, Kamis (19/11).

Ketiga kepala negara yakni Presiden China Xi Jinping, Presiden AS Donald Trump, serta Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan tersebut di sela konferensi tingkat tinggi APEC di Negeri Tirai Bambu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam deklarasi itu terdapat empat poin yang disepakati Xi, Trump, dan Putin. Beberapa di antaranya termasuk komitmen mereformasi PBB hingga membuka dialog untuk mengurangi risiko penggunaan senjata nuklir.

"Ketiga kepala negara menegaskan kembali bahwa perang nuklir tak bisa dimenangkan dan tak boleh terjadi," demikian isi deklarasi itu, dikutip kantor berita China, Xinhua.

ADVERTISEMENT

Pernyataan tersebut berlanjut, "Ketiga negara akan melakukan dialog tentang pengurangan risiko nuklir dan pencegahan profilerasi senjata nuklir."

[Gambas:Video CNN]

Poin lainnya yakni China, AS, dan Rusia selaku anggota tetap Dewan Keamanan PBB berkomitmen untuk mereformasi badan ini agar bisa menanggapi tantangan global secara lebih efektif dan sesuai dengan misi fundamental yaitu perdamaian internasional.

Selain itu, ketiga negara berencana meningkatkan produksi dan pasokan produk minyak bumi olahan demi kepentingan semua negara.

"Mereka menegaskan kembali pentingnya arus energi yang stabil," demikian poin dalam deklarasi itu.

Ketiga kepala negara, lanjut deklarasi itu, juga menyoroti peran badan peradilan internasional dan secara khusus menyebut Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

"Ketiga kepala negara mengakui bahwa prinsip persetujuan negara dan penghormatan terhadap kekebalan pejabat negara sangatlah penting, dan sepakat bahwa Mahkamah Pidana Internasional dan badan-badan serupa lain tidak boleh menyalahgunakan yurisdiksinya."

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin pada Maret 2023 lalu atas tuduhan kejahatan perang terkait deportasi dan pemindahan paksa anak-anak Ukraina. Kala itu, Kremlin menolak tuduhan tersebut dan menyebut langkah pengadilan tak masuk akal.

Meski demikian, surat tersebut membuat perjalanan luar negeri Putin terbatas ke negara anggota ICC yang mematuhi perintah.

Selain Putin, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk sekutu dekat Trump, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada November tahun lalu karena kejahatan perang.

(isa/bac)
placeholder
LIHAT SELENGKAPNYA