Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, meminta kepala badan intelijen Mossad, Roman Gofman, untuk menyiapkan operasi rahasia terhadap Iran menjelang pemilihan umum Israel pada 27 Oktober lalu.
Rencana tersebut disusun tanpa sepengetahuan kabinet dan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir.
Laporan The Washington Post yang dikutip sejumlah media pada Kamis (19/11) menyebutkan informasi tersebut berasal dari empat sumber yang mengetahui persoalan itu. Namun, Zamir disebut akhirnya mengetahui rencana Mossad sebelum operasi tersebut sempat dilaksanakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan ini muncul di tengah kekhawatiran para pemimpin oposisi di parlemen Israel, Knesset. Mereka khawatir Netanyahu akan memerintahkan operasi militer terhadap Iran untuk meningkatkan peluangnya mempertahankan kekuasaan, ketika upaya pembentukan pemerintahan baru Israel masih berlangsung.
ADVERTISEMENT
Saat ini, Netanyahu menjabat sebagai perdana menteri sementara. Sementara itu, pemimpin partai Yashar sekaligus mantan kepala IDF, Gadi Eisenkot, mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan baru paling lambat 20 Desember.
Stasiun televisi Israel, Channel 12, melaporkan Netanyahu dan Gofman telah merencanakan operasi terhadap Iran sebelum pemilu 27 Oktober. Rencana itu mendapat penolakan dari sejumlah pejabat keamanan karena dikhawatirkan memicu eskalasi konflik dan mengganggu pelaksanaan pemilu.
Operasi tersebut kemudian dibatalkan setelah Amerika Serikat (AS) secara tidak sengaja memperoleh informasi rahasia mengenai rencana itu.
The Washington Post tidak mengungkap bentuk operasi rahasia yang hendak disiapkan Mossad. Namun, laporan tersebut menyebut Zamir dan sejumlah pejabat pertahanan menentang rencana serangan terhadap Iran menjelang pemilu karena khawatir operasi militer baru akan memperburuk situasi keamanan.
Seorang pejabat keamanan Israel membantah klaim bahwa rencana operasi disusun tanpa sepengetahuan IDF. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai informasi "palsu".
Gofman, juga melakukan kunjungan ke Washington pekan lalu. Dalam kunjungan itu, ia dilaporkan mendorong pejabat pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mendukung serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran.
Gofman juga bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintahan Trump, termasuk Direktur CIA, John Ratcliffe, di Washington. Menurut laporan Reuters pada Rabu (18/11), Gofman menyampaikan informasi intelijen Israel mengenai Iran dan mendorong serangan gabungan AS-Israel.
Gofman juga bertemu dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, di Miami. Mantan Menteri Israel, Ron Dermer, turut berada di AS untuk melobi pejabat pemerintahan Trump agar mendukung serangan terhadap Iran.
Namun, upaya tersebut berlangsung ketika sejumlah negara di kawasan Teluk Persia, Pakistan, dan Turki berusaha mencegah pecahnya kembali perang dengan Iran. Mereka melakukan komunikasi dengan pejabat senior AS untuk meredakan ketegangan.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Reuters bahwa Trump menilai tekanan ekonomi AS telah memberikan dampak besar terhadap Iran sehingga operasi tempur berskala besar belum tentu diperlukan. Meski demikian, Trump masih mempertimbangkan berbagai opsi.
Sementara itu, Channel 13 melaporkan Netanyahu menyebut operasi terhadap Iran sebagai sesuatu yang "tidak dapat dihindari" dalam pertemuan keamanan pada Rabu (18/11) malam.
Seorang perwira senior IDF mengatakan militer Israel dan Komando Pusat AS (CENTCOM) telah memiliki rencana bersama yang disetujui. Menurut dia, persoalan utamanya adalah menentukan waktu pelaksanaan.
Di sisi lain, dua sumber yang mengetahui kunjungan Gofman ke Washington mengatakan militer Israel menilai Iran belum menimbulkan ancaman langsung yang mengharuskan serangan militer segera dilakukan.
Mantan Kepala Direktorat Operasi IDF, Israel Ziv, juga mengkritik pendekatan Netanyahu. Ia menilai serangan baru terhadap Iran justru dapat mempersulit upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi.
"Serangan lain akan menambah penghinaan, dan semakin mereka dipermalukan, semakin kecil peluang untuk membawa mereka ke dalam kesepakatan," kata Ziv, seperti dikutip The Times of Israel.
(mge/dna)

