Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama buka suara usai Indonesia diklaim tertarik untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Mekkah (Mecca Joint Defence Agreement/MJDA) dan sedang menjajaki berbagai opsi.
Rizal menjelaskan posisi Indonesia tetap dengan prinsip bebas aktif sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
"Posisi kita kan clear ya, bahwasanya ruh dari konstitusi kita, berdasarkan pada founding fathers kita, prinsip foreign policy (politik luar negeri) kita bebas aktif, bahkan itu ada di undang-undang hubungan luar negeri," kata Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga mengutip pasal 3 UU tersebut yang berbunyi bahwa politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Ini artinya, Indonesia tak mengikatkan diri pada satu kekuatan tertentu dan bebas menentukan sikap terhadap isu internasional.
ADVERTISEMENT
Di kesempatan itu, Rizal juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menggemakan posisi Indonesia terkait kebijakan luar negeri.
"Beberapa kesempatan Bapak Presiden juga menyampaikan secara clear bahwasanya Indonesia tidak akan, di bawah beliau, tidak akan mempertimbangkan sama sekali aliansi militer dengan pihak mana pun dan dengan blok mana pun," kata Rizal.
"Jadi posisi itu sangat clear buat kita. Jadi, enggak akan berubah karena itu adalah dari posisi kita, di saat yang sama juga terefleksi dalam undang-undang polugri dan hubungan luar negeri kita," imbuh dia.
Pernyataan serupa juga disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kementerian Pertahanan Rico Ricardo Sirait. Dia mengatakan pada prinsipnya, arah kebijakan pertahanan Indonesia senantiasa berpedoman teguh pada politik luar negeri bebas aktif, dengan mengutamakan kepentingan nasional, kedaulatan negara, serta independensi strategis.
"Sebagaimana telah ditegaskan oleh Presiden RI dalam berbagai kesempatan, Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer mana pun," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/11).
Pernyataan tersebut muncul usai tiga pejabat Turki yang tak disebutkan namanya mengatakan Indonesia tertarik bergabung dengan Pakta Mekkah dan sedang menjajaki sejumlah opsi.
Dalam laporan Middle East Eye pada Rabu (18/11), pejabat Turki mengatakan ketertarikan Indonesia itu wajar, mengingat kemitraan erat Ankara dan Jakarta terutama dalam kerja sama pertahanan.
Hubungan keamanan yang erat itu kian menguat usai Indonesia, Turki, Pakistan, dan Qatar meneken nota kesepahaman Pakt Badr. Perjanjian ini bertujuan menyederhanakan kerja sama industri pertahanan dan memperdalam kolaborasi dalam desain, produksi, serta pendanaan sistem dan platform militer.
Anggota Pakta Mekkah saat ini adalah Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Pakta pertahanan itu kerap disebut mirip aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) karena klausul soal serangan terhadap anggota.
Salah satu pasal NATO berisi jika salah satu anggota diserang maka akan dianggap sebagai serangan ke seluruh anggota.
Dalam Pakta Pertahanan Bersama Mekkah, ada klausul yang mirip bahwa serangan terhadap salah satu dari tiga negara itu akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiga anggota.
(isa/dna)


