Indonesia bersama 15 negara lainnya menyambut baik keputusan Inggris dan Australia yang menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Mereka berharap langkah tersebut diikuti negara lain untuk menekan perluasan pemukiman Israel dan memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Dukungan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri Indonesia, Aljazair, Mesir, Yordania, Kuwait, Libya, Maladewa, Niger, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan tersebut dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui akun X. Para menteri juga menyambut keputusan Inggris menjatuhkan sanksi kepada organisasi yang menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
ADVERTISEMENT
"Para Menteri menyatakan dukungan untuk semua upaya untuk memastikan akuntabilitas, termasuk melalui langkah-langkah internasional yang tepat dan pengenaan sanksi terhadap entitas dan individu yang bertanggung jawab atas aktivitas pemukiman," demikian pernyataan tersebut.
Mereka menyoroti rencana pembangunan pemukiman E1 di sebelah timur Yerusalem Timur yang diduduki. Para menteri mengecam kebijakan Israel yang terus memperluas permukiman di wilayah Palestina serta pihak-pihak yang mendukung, memfasilitasi, atau menjalankan kebijakan tersebut.
Mereka berharap keputusan Inggris dan Australia dapat mendorong lebih banyak negara di komunitas internasional untuk mengambil langkah serupa.
Para menteri juga menilai sanksi tersebut sejalan dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 pada 2016 serta pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada 19 Juli 2024.
Menurut mereka, seluruh negara berkewajiban tidak mengakui pendudukan ilegal Israel sebagai situasi yang sah. Negara-negara juga tidak boleh memberikan bantuan atau dukungan untuk mempertahankan kondisi yang timbul akibat pendudukan tersebut.
Dalam pernyataan itu, para menteri kembali menyerukan Israel mencabut seluruh kebijakan terkait pembangunan permukiman serta tindakan lain yang bertujuan "mengubah karakter geografis dan demografis wilayah Palestina yang diduduki".
Selain persoalan permukiman, 17 negara tersebut turut mengecam eskalasi militer Israel di Jalur Gaza. Mereka menyerukan implementasi penuh dan segera Rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza.
Mereka menilai pelaksanaan rencana tersebut diperlukan untuk menjamin keamanan dan stabilitas, mengatasi krisis kemanusiaan, memfasilitasi rekonstruksi dan pemulihan, serta membuka jalan menuju perdamaian jangka panjang.
Para menteri juga menggarisbawahi bahwa Gaza merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki.
Lebih lanjut, mereka menyatakan "solusi dua negara" sebagai satu-satunya jalan untuk "mewujudkan perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif".
Solusi tersebut harus diwujudkan melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, berkesinambungan, dan layak berdasarkan garis batas 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Sebelumnya, pada Selasa (17/11), Inggris menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan Israel yang terlibat dalam pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat.
Inggris juga menjatuhkan sanksi atas organisasi Tzav 9 karena menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset dan pembatasan jabatan bagi sejumlah direktur.
Sementara itu, pada Rabu (18/11), Australia menjatuhkan sanksi terhadap tiga individu dan empat organisasi yang terlibat dalam perluasan permukiman ilegal serta pelanggaran HAM terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Sanksi tersebut melarang warga dan perusahaan Australia melakukan perdagangan maupun memberikan dukungan keuangan kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran.
(mge/dna)

