Pemimpin oposisi Israel yang dimandatkan presiden untuk membentuk pemerintahan baru, Gadi Eisenkot, mengundang Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, untuk menggelar pembicaraan koalisi, Sabtu (21/11).
Partai Yashar yang berhaluan tengah dan dipimpin Eisenkot mengatakan pembicaraan yang dijadwalkan dimulai pada Minggu itu mencerminkan "komitmen tulus untuk membentuk pemerintahan seluas mungkin". Pembicaraan keduanya ini muncul setelah kubu Eisenkot dilaporkan sempat menolak bergabung dengan koalisi Netanyahu demi memenuhi ambang batas kursi untuk membentuk pemerintahan pasca hasil pemilu buntu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eisenkot, eks panglima militer Israel, memiliki waktu hingga bulan depan untuk membentuk pemerintahan pengganti Netanyahu, setelah pemilu pada Oktober gagal menghasilkan mayoritas suara yang diperlukan untuk membentuk pemerintah baru.
ADVERTISEMENT
Pengumuman pada Sabtu itu muncul ketika kubu Eisenkot sendiri, yang terdiri dari beragam kelompok menghadapi perpecahan mengenai kemungkinan menjalin aliansi dengan partai-partai ultra-Ortodoks atau daftar partai yang mayoritas anggotanya berasal dari kalangan Arab, maupun membentuk pemerintahan persatuan nasional bersama blok Netanyahu.
"Dalam upaya menjajaki setiap opsi untuk membentuk pemerintahan baru, Ketua Yashar Gadi Eisenkot telah menginstruksikan tim negosiasi partainya untuk mengundang rekan-rekan mereka dari Likud dalam rangkaian pembicaraan intensif yang akan dimulai dengan pertemuan yang telah dijadwalkan besok," demikian pernyataan partai tersebut seperti dikutip AFP.
Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, salah satu tokoh penting dalam kubu Eisenkot, pada Sabtu menyerukan pembentukan "pemerintahan persatuan Zionis yang dipimpin Eisenkot". Namun, ia juga mengatakan partainya menolak bergabung dengan Netanyahu maupun blok politiknya.
Tak lama setelah pengumuman Eisenkot, Likud memaparkan posisinya terkait pembentukan pemerintahan semacam itu bersama blok Eisenkot. Likud mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk penghentian "segala serangan pribadi dan hasutan" serta "boikot" politik terhadap Netanyahu dan pemerintahannya.
Likud juga menyerukan deklarasi bersama yang berisi komitmen untuk membentuk pemerintahan persatuan dengan melibatkan "semua partai yang mendukung keberadaan Negara Israel sebagai negara-bangsa bagi rakyat Yahudi", tanpa keikutsertaan partai-partai Arab.
Netanyahu dan para sekutunya berulang kali mengkritik para pemimpin partai Arab karena menolak menyebut Hamas sebagai "kelompok teroris" setelah serangan kelompok tersebut terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, seluruh pemimpin partai Arab Israel sendiri telah mengecam serangan itu.
Likud juga mengajukan serangkaian pedoman bagi pemerintahan persatuan, termasuk kesepakatan bahwa Israel merupakan negara-bangsa bagi rakyat Yahudi, penolakan terhadap pembentukan negara Palestina, pemeliharaan "zona keamanan" Israel di Suriah, Lebanon, dan Gaza, serta pengaturan mengenai wajib militer bagi kaum ultra-Ortodoks melalui "kesepakatan luas" dengan para pemimpin komunitas tersebut.
(rds)
