Kasus Pengadangan Kampanye Djarot Termasuk Tindak Pidana

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menilai pengadangan terhadap Djarot Saiful Hidayat saat berkampanye dinilai sebagai tindak pidana pemilu. Pengadangan dilakukan terhadap calon nomor urut dua itu di Kembangan Utara, Jakarta Barat, 14 November lalu.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu, Muhammad Jufri mengatakan, penyelidikan terhadap kasus ini dilakukan selama lebih dari lima hari dengan mengumpulkan berbagai alat bukti.

"Sudah dilakukan penyelidikan, kami putuskan itu sebagai tindak pidana," kata Jufri di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (18/11).

Lihat juga: Teka Teki Di Balik Penolakan terhadap Ahok- Djarot

Pelakunya diduga berinisial NS. Namun ia diketahui bukan warga Kembangan Utara.
Untuk itu, Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian, sepakat melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya.

"Kami sudah kumpulkan keterangan dari pelapor, saksi, juga berbagai alat bukti," kata Jufri.

Lihat juga: Bawaslu Jakarta: Warga Tak Boleh Larang Kampanye Cagub

Penolakan di Kembangan Utara dilakukan karena kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, calon gubernur yang berpasangan dengan Djarot.

Namun saat itu Ahok malah mendekati para penolaknya dan mengajaknya bicara meski dilarang para pengawalnya. Menurut Djarot saat itu, ia bebas pergi kemana saja saat berkampanye dan dilindungi undang-undang.

"Jika Bapak begitu (mengadang), bisa dilaporkan ke Bawaslu. Jika tidak setuju, tidak usah dipilih tanggal 15 (Februari)," kata Djarot.

Lihat juga: Djarot Diusir Kelompok Pemuda di Kembangan Utara

(sur/sur)