Survei: Politik Uang Tak Berpengaruh di Pilkada DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Survei Poltracking Indonesia menemukan mayoritas publik tak akan menerima uang terkait dengan upaya pemenangan Pilkada DKI 2017.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menuturkan survei yang dilakukan sepanjang 7—17 November lalu juga ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi pilihan terhadap kandidat.

Survei justru menemukan sebanyak 71,75 persen publik tak membolehkan politik uang.

“Terkait pemberian uang kepada pemilih dalam Pilkada, mayoritas publik mengaku tak akan menerima yakni 54,33 persen,” kata Hanta dalam pemaparan hasil survei, Minggu (27/11).

Lihat juga: Agus Yudhoyono Optimistis Pertumbuhan Capai 7,1 Persen

Survei itu juga menemukan sebagian warga yang ingin menerima uang dalam Pilkada yakni 32,58 persen. Tetapi, Hanta menegaskan, warga yang menerima uang pun tak mau mengikuti ajakan memilih pasangan tertentu yakni mencapai 44,92 persen.

Dia menuturkan hanya sekitar 2,9 persen yang akan mengikuti ajakan untuk memilih kandidat tertentu setelah menerima politik uang. Menurutnya, hasil survei itu justru menunjukkan bahwa politik uang tak demikian berpengaruh pada Pilkada DKI Jakarta yang digelar tahun depan.

Poltracking Indonesia menyatakan karakter pemilih DKI Jakarta relatif dinamis sehingga survei tersebut tak bisa memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang kelak.

Selain soal politik uang, survei itu juga meneliti soal elektabilitas tiga pasangan yakni Agus Yudhoyono-Sylviana Murni; Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat; dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Lihat juga: Ahok Sebut Jamuan Makan Berbayar sebagai Pendidikan Politik

Poltracking Indonesia juga mengumumkan survei tingkat elektabilitas atas tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hasil survei menyebutkan meski pasangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Syaiful tak unggul, namun masyarakat masih memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerja pasangan petahana.

“Sebanyak 63,08 persen untuk penilaian kinerja (Ahok), sedangkan Pak Djarot juga masih sangat tinggi sebagai wakil yaitu 48,75 persen, publik mengaku puas dengan kinerja keduanya," kata Hanta.

Survei sendiri dilakukan terhadap 1.200 responden dengan metode multistage random sampling.


(asa)