Agus memperkirakan 700 tower yang ia tawarkan setara dengan 300 ribu unit rumah. Ia berkata akan berusaha merealisasikan program itu agar masyarakat tak mengalami kesengsaraan yang berlipat ganda.
Agus bercermin dari kebijakan relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini. Dalam kebijakan tersebut, kata Agus, masyarakat yang menjadi "korban" penggusuran karena dipindahkan ke lokasi yang jauh dari tempat asal sehingga membuat mata pencaharian mereka hilang.
"Ketika terputus mata pencahariannya mereka juga tak memiliki kemampuan untuk bayar uang sewa. Akhirnya mereka terusir dari Jakarta," kata Agus, Senin (5/12).
Ia tak mau itu terjadi. Oleh karena itu ia menawarkan tower yang setiap huniannya bisa dimiliki sepenuhnya oleh warga.
Agus berjanji akan membangun tower itu tak jauh dari tempat tinggal awal mereka. Dengan begitu, warga relokasi diharapkan bisa menjaga mata pencahariannya.
Jikapun mata pencaharian mereka hilang, Agus sudah berencana untuk memberikan tambahan konsep berupa lahan di lingkungan hunian yang bisa digunakan sebagai unit usaha warga.
Sementara itu Sylviana Murni mengatakan, konsep tambahan yang dipikirkan Agus menjadikan tower hunian rakyat sebagai hunian berintegrasi. Artinya, warga tak hanya tinggal tapi juga bisa bekerja dan berjualan di tempat mereka tinggal.
Terkait dengan kemungkinan kepemilikan permanen, Sylvi menyatakan mekanismenya masih harus dibahas lebih lanjut. Namun dia memastikan bahwa target mereka menjadikan hunian tersebut sebagai milik warga.
"Soal sewa atau gratis itu akan kami bahas, tapi yang pasti mereka akhirnya akan memiliki rumah itu," kata Sylvi.
Jika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, Agus memperkirakan program 700 tower hunian rakyat tersebut bisa tersedia selama lima tahun masa kepemimpinannya.
Proyek itu, menurut dia, bisa dibangun dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta.
"Tentu ada pilot project-nya dan secara bertahap nanti akan digeser ke tempat lain sampai (tower) seluruh tower terbangun," kata Agus. (wis/rel)