"Dana sebesar Rp1 triliun untuk modal, tanpa jaminan. Kami bisa kasih per orang Rp5 juta sampai Rp10 juta pinjaman," kata Ahok di hadapan warga yang datang di Rumah Lembang, Jakarta, Rabu (7/12).
Meski tanpa jaminan, Ahok mensyaratkan agar pengusaha itu memiliki rekening di bank pemerintah, yakni Bank DKI. Menurut Ahok, hal itu untuk memudahkan mengetahui pergerakan uang sehingga bank tak perlu ragu untuk meminjamkan dana ke pelaku UMKM.
Selama ini, kata Ahok, pemerintah selalu kesusahan menyalurkan dana karena tak memiliki data pelaku bisnis. Ahok menyebut tahun lalu pemerintah kesusahan menyalurkan bantuan dan hanya mampu memberikan Rp300 miliar.
Lihat juga:Ahok Kritik Program Bantuan Langsung Tunai |
Program bantuan dana Rp1 triliun juga diusung oleh pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Pada Selasa (6/12), Agus menyatakan siap menggelontorkan Rp1 triliun sebagai dana pinjaman pada pengusaha kecil yang membutuhkan.
Dari jumlah tersebut, Agus memperkirakan bisa menyalurkan pinjaman masing-masing Rp50 juta kepada sekitar 20 ribu unit usaha. "Ini dana bergulir artinya pinjaman modal tanpa bunga," kata Agus saat ditemui di Kebayoran Lama Utara, Selasa (6/12).
Manfaatkan Tanah Sengketa
Selain janji bantuan dana, Ahok juga menyatakan bakal menyediakan banyak lokasi khusus untuk pedagang kaki lima (PKL). Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan tanah sengketa untuk dijadikan tempat berjualan.
Menurut Ahok, cara tersebut akan lebih bermanfaat ketimbang membiarkan tanah itu tak terurus.
"Ada yang 20 hektar kita pinjam dulu aja. Tanah sengketa itu banyak yang sudah lama terbengkalai. SUdah, kita ambil aja. Ambil buat parkiran sama pedagang kaki lima," ucap Ahok.
Saat menjabat gubernur aktif, Ahok juga mengaku sempat mengupayakan memanfaatkan lahan sengketa di sebelah Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat. (wis/yul)