Pemprov DKI Teliti Kasus Penggusuran Bukit Duri

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sedang meneliti kasus penggusuran Bukit Duri. Beberapa waktu lalu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan warga Bukit Duri atas surat peringatan satu (SP1) penggusuran yang dikeluarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan.

"Dari 400an bidang tanah, hanya 13 yang diperkirakan ada surat. Itu pun sedang kami teliti, kalau dapat ya kami ganti," kata Ahok usai menghadiri Maulid Nabi Muhammad yang diselenggarakan oleh Relawan Nusantara, Jakarta, Minggu (15/1).

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN meminta Kepala Satpol PP mencabut surat peringatan tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut warga Bukit Duri secara sah mendiami tanah mereka secara turun temurun.

Lihat juga: Ketika Agus Serang Program Penggusuran Ahok

Mengacu pada putusan itu, Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan wajib membayar ganti rugi kepada kliennya. September lalu, Pemkot telah mengambil alih tanah itu.

Lebih lanjut, Ahok menjelaskan bahwa proyek normalisasi Kali Ciliwung tidak boleh berhenti. Apalagi proses normalisasi itu sudah berjalan. Bahkan, kata Ahok, pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Pemrov DKI, akan membantu normalisasi kali tersebut.

"Pemerintah pusat itu ingin normalisasi bantu duit, bisa enggak jalan? Bisa, karena tugas membereskan menyiapkan pekerjaan itu adalah (tugas pemerintah) provinsi. Sejak kami baru bisa Kampung Pulo," kata Ahok.

Ilustrasi penggusuran. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Ahok melanjutkan, "Sekarang saya tanya, Kampung Pulo banjir enggak? Jatinegara banjir enggak? Enggak. Bukit Duri, SMA 8 masih banjir? udah enggak kok."

Ahok menjelaskan bahwa penggusuran yang selama ini dilakukan Pemprov DKI bukan merupakan tindakan yang tidak peduli kepada rakyat kecil. Bahkan menurut Ahok tindakan itu bukan penggusuran melainkan pemindahan.

Kehidupan keluarga dibantaran kali, kata dia, dipindahkan ke rumah susun yang lebih sehat, aman dan nyaman. Saat ini, kata Ahok, sudah ada sekitar 1.300 warga Bukit Duri yang dipindahkan ke rumah susun.

Lihat juga: Anies Umbar Janji Ikuti Putusan PTUN Bukit Duri Jika Menang

Dia juga menyatakan, meninggalkan masyarakat hidup di bantaran kali yang berpotensi menyebabkan penyakit dan membahayakan keamanan lebih kejam daripada memindahkan ke tempat lain. Saat proses pemindahan, kata Ahok, memang banyak orang yang meneteskan air mata, tapi air mata juga banyak saat banjir melanda.

"Saya yakin kalau Jakarta banjir lebih banyak air mata, yang orang meninggal karena kena TBC, jatuh dari rumah, itu lebih banyak air mata daripada memindahkan orang ke rumah susun yang lebih baik. Saya kira itu sebetulnya," kata Ahok.