Djarot: Model Kampung di Jakarta Harus Vertikal

Jakarta, CNN Indonesia -- Revitalisasi kampung-kampung di Jakarta tak bisa lagi dilakukan dengan cara membangun perkampungan horizontal. Ke depannya, revitalisasi perkampungan di Jakarta akan dilakukan secara vertikal mengikuti model hunian vertikal.

Hal itu diutarakan oleh calon wakil gubernur petahana DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, menanggapi program relokasi dan revitalisasi perkampungan di Jakarta.

Lihat juga: Saat Penghuni Rusunawa Jatinegara Rindu Tempat Tinggal Lama

"Tidak bisa lagi pembangunan kampung itu dengan cara horizontal. Harus vertikal, harus naik," kata Djarot di kawasan Menteng Atas, Jakarta Selatan, Selasa (17/1).

Menurut calon nomor urut dua itu, model perkampungan vertikal merupakan solusi yang paling masuk akal untuk menyiasati semakin terbatasnya lahan di ibu kota.

Ia juga menyatakan bakal tetap melanjutkan program penggusuran yang ia sebut sebagai relokasi.

"Basuki-Djarot tidak pernah menggusur. Kami merelokasi dan yang kita relokasi adalah warga yang hidup di bantaran sungai dan di kolong-kolong jembatan, yang setiap saat kebanjiran," ujar Djarot.

Lihat juga: Hunian Vertikal Dianggap Bukan Solusi Tunggal untuk Jakarta

Di sisi lain, Djarot mengatakan pihaknya tak akan menggusur atau merelokasi permukiman permanen yang sesuai peraturan. Mantan Wali Kota Blitar itu mengatakan, isu yang menyebut Ahok-Djarot bakal menggusur permukiman permanen tak lebih dari fitnah belaka.

"Itu hoax. Makanya, saya senang ada warga yang bertanya soal penggusuran. Karena saya bisa mengklarifikasi," tutur Djarot.

Pasangan petahana Ahok-Djarot cukup sering melakukan penggusuran atau relokasi. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, pada 2015 Ahok-Djarot telah melakukan 113 penggusuran yang merugikan 8.315 kepala keluarga dan 600 unit usaha. Dari jumlah penggusuran itu, sebanyak 84 persen dilakukan secara sepihak. 

Ahok kerap memanfaatkan militer ketika melakukan penggusuran. LBH Jakarta menyebut penggunaan militer dalam penggusuran memperbesar potensi terjadinya konflik dengan warga korban penggusuran.

Lihat juga: Penggusuran Paksa Momok Warga Jakarta