Pemetaan TPS Rawan di Pilkada Jakarta Selesai Pekan Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) rawan di Pemilihan Kepala Daerah 2017 DKI Jakarta ditargetkan selesai pada Jumat (10/2) mendatang. Setelah pemetaan TPS rawan, Kepolisian Daerah Metro Jaya akan mengerahkan tambahan personel ke TPS-TPS tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo berkata, pembaruan lokasi TPS rawan di ibu kota masih dilakukan pihak kepolisian. Pemetaan TPS rawan di Jakarta dilakukan berdasarkan laporan para Kepala Polisi Resor (Kapolres) di seantero ibu kota.

Lihat juga: KPU DKI Izinkan Petugas Foto KTP Warga Saat Pemungutan Suara

"Kapolres update (TPS) yang rawan di mana. Yang rawan nanti ditambah, apa perlu pasukan. Secepatnya kalau bisa H-5 sudah semuanya (pemetaan)," ujar Argo di Kantor KPU DKI, Selasa (7/2).

Ribuan polisi disebut akan dikerahkan untuk menjaga sejumlah TPS rawan di Pilkada DKI. Penambahan personel hanya dilakukan sesuai permintaan Kapolres daerah lokasi pemungutan suara rawan berada.

Menurut Argo, saat ini Polda Metro Jaya telah memiliki peta TPS rawan di ibu kota. Namun, lokasi-lokasi yang sudah terdata belum diperbaharui.

Lihat juga: Hak Pilih Terancam, 65 Ribu Warga Jakarta Belum Rekam Data

Lokasi pemungutan suara yang rawan biasanya terletak di dekat tempat ibadah. "Kemudian TPS di samping (rumah) tempat calon itu rawan. Itu penilaian dari Kapolres," katanya.

Polda Metro Jaya juga melarang kegiatan pengawalan TPS dilakukan masyarakat pada hari pemungutan Pilkada 2017.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan, ada informasi bahwa akan ada upaya pengawalan TPS pada hari pemungutan suara. Aksi ini dilakukan usai kegiatan salat subuh berjamaah di Masjid Istiqlal pada 15 Februari.

Menurut Iriawan, setelah salat berjamaah itu, massa akan menuju berbagai TPS di ibu kota untuk menggunakan hak pilih dan mengawasi lokasi pemungutan suara.

"Padahal kita tahu TPS sudah ada pengawas dan saksi dari panitia, polri, dan lintas masyarakat juga ikut. Oleh sebab itu kami imbau khususnya mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku," kata Iriawan.

Lihat juga: Ahok-Djarot Minta Relawan Amankan TPS 15 Februari

(wis/sur)