Ketua KPU DKI Sumarno berkata, TPS untuk warga di kompleks TNI kemungkinan berada di luar wilayah tersebut. Sebabnya, ada larangan pendirian TPS di kompleks TNI.
"Kalau misalnya di kompleks TNI tidak bisa, kami akan dirikan di luar kompleks TNI hanya saja konsekuensinya tentu jauh bagi para keluarga TNI. Tapi kalau misalnya mereka tidak mempermasalahkan letak TPS yang jauh, tidak jadi soal, jadi tidak masalah," tutur Sumarno di Kantor KPU DKI, Selasa (14/2).
Surat tersebut memuat Larangan mendirikan TPS di lingkungan Kompleks TNI AL di bawah pengawasan Lantamal III.
Sebelum surat larangan diterima KPU, Panglima TNI Gatot Nurmantyo disebut telah mengirimkan telegram ihwal netralitas tentara dalam pilkada pada November dan Desember 2016.
"Sekarang sedang dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya TPS bisa didirikan di tempat yang sudah biasa dilakukan. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, nanti TPS akan didirikan di tempat itu, tetapi kalau memang tetap tidak boleh, kami kan tidak mungkin," ujarnya.
Foto: CNN Indonesia/Laudy GraciviaTPS untuk warga di komplek TNI kemungkinan berada di luar wilayah kompleks. |
KPU DKI telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan Badan Pengawas Pemilu merespons larangan pendirian TPS di kompleks TNI. Sumarno menjamin hak suara warga yang hidup di kompleks TNI tetap bisa digunakan.
"Jadi sekarang keputusannya tergantung pada pimpinan-pimpinan, sekarang sedang berkoordinasi itu," ujarnya.
Terakhir, 7 TPS di Jakarta Selatan rawan dipindahkan setelah keluarnya larangan dari Danlamal III.
Foto: CNN Indonesia/Laudy Gracivia